Penulis: Rafika
Presisi.co - Partai Buruh telah menentukan sikapnya untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dari tiga pasangan calon (paslon) yang ada, Partai Buruh memilih tidak berpihak kepada capres-cawapres manapun.
Hal ini disampaikan oleh Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh. Pasalnya, Said Iqbal mengatakan tidak ada satu pun paslon yang menunjukkan keberpihakan pada partai buruh dan serikat buruh. Ketika Partai Buruh menyampaikan untuk berdialog, para kandidat capres-cawapres juga tak bersedia memenuhinya.
"Para capres dan cawapres diundang pengusaha melalui Apindo atau Kadin berbondong-bondong datang. Tapi ketika Partai Buruh mengundang para capres dan cawapres tidak ada yang datang. Ini menunjukkan keberpihakan capres lebih ke pemilik modal," ujar Said Iqbal secara daring, Rabu (20/12/2023), dilansir dari VOA Indonesia.
Selain itu, ketika partai buruh memperjuangkan kenaikan upah minimum sebesar 15 persen pada tahun 2024 nanti, Said Iqbal menyebut tidak ada satu pun paslon yang bersedia mendukung mereka.
Said Iqbal menyayangkan keputusan ini. Padahal, kata dia, jika ada satu paslon yang bersedia mendukung buruh, maka paslon tersebut akan menggaet setidaknya 6 juta suara buruh.
Partai Buruh sendiri terdiri dari empat konfederasi serikat pekerja terbesar di Indonesia, antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).
"Partai Buruh bilamana akan mendukung capres dan cawapres akan menyumbangkan suara 6,5 juta sampai 10 juta suara," tambah Said Iqbal.
Kendati demikian, Said Iqbal tidak menutup kemungkinan bahwa Partai Buruh akan memberikan dukungan pada putaran kedua pemilihan presiden pada Juni 2024 mendatang. (*)
Editor: Rafika
