Penulis: Redaksi Presisi
Sangatta, Presisi.co - DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum RT Desa Sangatta Utara, Senin (15/5/2023). Dalam rapat tersebut menghasilkan tiga usulan bersama Forum RT Desa Sangatta Utara. Tiga usulan itu berupa permintaan kenaikan insentif, bankeu, dan masalah pemekaran RT.
"Pertama kenaikan insentif, kedua Bankeu 50 juta yang dijanjikan oleh Bupati, ketiga tentang pemekaran RT ini yang masih ada moratorium yang tidak bisa dicabut," ungkap anggota DPRD Kutim Basti Sangga Langi.
Terkait pemekaran RT sendiri Basti mengatakan hal yang wajar untuk disegerakan oleh pemerintah.
"Jadi saya pikir kalo pemekaran RT itu harus, karena sudah berapa RT yang wilayahnya luas penduduknya besar," ujar Basti.
Diketahui terdapat satu RT di Kelurahan Teluk Lingga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, kurang lebih 1400 jiwa dari 400 KK.
Sementara di Peraturan Bupati (Perbup) nomor 5 Tahun 2005 mengatur alokasi dana desa hanya mampu mengakomodir 40 KK. Untuk itu dewan meminta para ketua RT membuat program yang kemudian diajukan ke Bupati.
"Jadi permintaan kali RT mau di mekarkan ya wajar saja, hanya persoalannya pemerintah mengatakan anggaran lagi, karena pemekaran ini membutuhkan anggaran, tapi kita sudah sampaikan tadi harus mereka membuat program yang diajukan ke Bupati untuk pemekaran RT yang luas wilayahnya ini," pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut hadir anggota DPRD Piter Palinggi sekaligus memimpin rapat, beserta rekan dewan lainnya yakni Basti Sangga Langi, David Rante, Yan Ipau, Novel Tyty, Yusuf T Selamba, Ramadhani, Adi Sutianto, M. Amin, Hepnie, dan Faisal Rachman.
Bertempat di Ruang Panel DPRD Kutim, rapat juga di ikuti unsur pemerintahan tingkat kecamatan dan desa, dalam hal ini Camat Sangatta Utara Hasdiah, Kepala Desa Sangatta Utara Mulyanti, beserta rombongan Forum RT Sangatta Utara. (Editor: Jon)
