Penulis: Redaksi Presisi
Balikpapan, Presisi.co - Kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer dan membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menimbulkan banyak polemik.
Kaltim merupakan salah satu provinsi yang meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Gubernur Kaltim Isran Noor diberbagai kesempatan menyampaikan pernyataan tidak akan menghapus tenaga honorer.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menyampaikan pihaknya mendukung Pemprov Kaltim untuk tidak menghapus honorer. Pasalnya, tidak semua honorer yang mengikuti seleksi calon PPPK akan lulus.
“Jumlah honorer sangat banyak sedangkan jumlah kouta PPPK terbatas, artinya akan ada banyak honorer yang dirumahkan atau menganggur. Ini diperparah apabila kebijakan penerimaan PPPK dibuka secara umum,”jelas Politikus Gerindra ini saat menghadiri acara Pra Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan serah terima jabatan Ketua Umum APPSI masa bakti 2019-2023 di Hotel Novotel Balikpapan beberapa waktu lalu.
Padahal, peran tenaga honorer di masing-masing organisasi perangkat daerah sangatlah penting dalam membantu ASN melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal sehingga kinerja instansi bisa berjalan baik.
Menurutnya, pemerintah haruslah mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan dampak yang akan terjadi sebelum mengambil suatu kebijakan. Dengan menghapus honorer angka pengangguran terbuka di Kaltim akan meningkat drastis.
“Estimasikan satu orang honorer harus menanggung istri dan anak belum apabila ada keluarga lain yang mereka tanggung. Ini harus menjadi perhatian serius,”ujarnya.
Terlebih IKN nantinya akan menjadi daya tarik banyak orang untuk datang mengadu nasib di Kaltim. Persaingan warga lokal akan semakin ketat sedangkan penyediaan lapangan pekerjaan belum maksimal.
Isran Noor dalam sambutannya menyatakan untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer se- Indonesia agar tetap bekerja serta bagaimana memikirkan keadilan dalam perimbangan keuangan daerah yang selama ini jauh dari harapan seluruh daerah di Indonesia.
“Jadi, masalah itu datang pergi datang. Contohnya yang kini berkembang, yaitu tenaga honorer yang mau dihapus. Untuk itu, APPSI akan memperjuangkan nasib mereka dengan bersama-sama APKASI dan APEKSI,” tegasnya. (advetorial)
Editor: Yusuf
