Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Kepastian dicopotnya Makmur HAPK dari jabatan ketua DPRD Kaltim sudah di depan mata. Tak berdiam diri, mantan bupati Berau itu mulai memasang kuda-kuda.
Terbaru, ia digadang-gadang akan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan kursi wakil rakyat nomor wahid di Kaltim itu.
Makmur mengaku belum menerima secara fisik surat dari DPP Partai Golkar yang berbunyi pergantian jabatan dirinya ke anggota DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. "Saya belum berkomunikasi dan bahkan saya belum pernah dipanggil," ungkap Makmur, Senin 21 Juni 2021.
Ia menyebut, partai politik boleh saja mengajukan usulan-usulan. Namun, usulan itu disebut Makmur tetap akan digodok dan ditentukan oleh DPRD Kaltim. Apalagi yang akan diganti adalah seorang pimpinan. Makmur menyebut bakal ada peraturannya.
Disinggung usulan Fraksi Golkar tentang pergantian antarwaktu (PAW) yang dapat ditolak fraksi dari partai lain, Makmur belum bisa berkomentar banyak. "Semua berhak menyampaikan seauatu kepada yang lebih tinggi. Usulan diterima atau tidak, bergantung kepada kepengurusan. Yang penting saya sampaikan apa adanya. Saya ingin memberikan pelajaran yang baik kepada generasi di depan," ucap Makmur HAPK.
Ia bercerita bahwa hanya karena diminta mengabdikan diri dalam Partai Golkar, maka dirinya sengaja mengisi kursi di DPRD Kaltim ini.
Ia yang sudah hampir 30 tahun di dalam Partai Golkar Kaltim itu juga membantah wacana pergantian kursi ketua DPRD Kaltim itu hasil kesepakatan sebelum dilantik menjadi wakil rakyat 2019 lalu. "Tidak ada perjanjian apapun. Sesuai aturan partai, saya diperintahkan mengemban tugas sebagai ketua, ya saya jalani," urainya.
"Sebagai pribadi yang baik dan sebagai anggota partai yang baik, saya menyampaikan sesuatu. Diterima atau tidaknya bukan urusan kita," tambahnya. (*)
Editor: Rizki
