Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) memberikan remisi khusus (RK) kepada 1.078 dari 2.069 narapidana Buddha di seluruh Indonesia, pada Hari Raya Waisak 2021 yang diperingati Rabu 26 Mei 2021.
Direktorat Jendral Pemasyarakatan melansir, 1.078 penerima RK Waisak, 1.066 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian dengan rincian 145 orang menerima remisi 15 hari. 587 narapidana mendapat remisi satu bulan, 206 narapidana memperoleh remisi satu bulan 15 hari, dan dua bulan remisi untuk 128 narapidana. Sementara itu, 12 orang menerima RK II atau langsung bebas usai menerima remisi.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga menegaskan, remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administrasi dan substansi. Semisal, telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.
Reynhard memastikan, di tengah pandemi, hak-hak narapidana seperti remisi, asimilasi, integrasi, layanan kunjungan online, layanan kesehatan, dan lainnya tetap dilayani. Pemberian remisi, sebutnya, merupakan wujud negara hadir memberikan perhatian dan penghargaan bagi narapidana untuk selalu berkelakuan baik, dan tidak melakukan pelanggaran. “Diharapkan pemberian remisi dapat memotivasi narapidana mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari,” ucap Reynhard.
Sementara itu, pemberian RK Waisak 2021 berhasil menghemat anggaran makan narapidana sebanyak Rp. 633.165.000 dengan rincian Rp. 624.495.000 dari 1.066 narapidana penerima RK I, dan Rp. 8.670.000 dari 12 narapidana penerima RK II.
Tahun ini, narapidana terbanyak mendapat RK Waisak berasal dari Kanwil KemenkumHAM Sumatera Utara sebanyak 221 orang, Kanwil Banten sebesar 153 orang, dan Kanwil Kalimantan Barat berjumlah 140 orang. “Pemberian remisi bukan sekadar reward kepada narapidana yang berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan administrasi dan substansi. Fakta yang tak kalah penting adalah anggaran negara yang dihemat dengan berkurangnya masa pidana narapidana,” tuturnya.
Berdasarkan data smslap.ditjenpas.go.id per 18 Mei 2021, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 263.824 orang dengan rincian narapidana sebanyak 211.418 orang dan tahanan sebesar 52.406 orang.
Pengurangan masa pidana diatur dalam Undang-Undang 12/1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614), dan Peraturan Pemerintah 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846), Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah 28/2006, Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah 99/2012, serta Keputusan Presiden 174/1999 tentang Remisi.
Remisi untuk Samarinda
Jumlah warga binaan Rutan Kelas IIA Samarinda saat ini sebanyak 1.106 orang. Dari ribuan orang itu, Rutan Kelas IIA Samarinda hanya mengusulkan satu warga binaan. Sebab hanya orang tersebut beragama Buddha. “Warga binaan yang kami usulkan ini menerima satu bulan 15 hari,” ucap Kepala Rutan Kelas IIA Samarinda Alantan Imanuel Ketaren. (*)
Editor: Rizki
