Pembangunan Dermaga Mahakam Ilir Dipersoalkan, Begini Penjelasan Dishub Samarinda
Penulis: Jeri Rahmadani
Sabtu, 17 April 2021 | 1.265 views
Samarinda, Presisi.co – Komisi III DPRD Samarinda menilai pembangunan Dermaga Mahakam Ilir kurang memuaskan. Proyek senilai Rp 11,9 miliar yang dibangun sejak April 2020 itu dinilai kurang estetis.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani menyebut pembangunan tersebut tak sesuai ekspetasi setelah mereka melakukan sidak.
Kemudian Kamis 17 April 2021, ia mengundang Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda untuk rapat dengar pendapat.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Samarinda Herwan menjelaskan, bangunan yang sudah diresmikan itu memang belum mempunyai nilai estetika.
Ia menyebut, campur tangan DPRD Samarinda pada proyek Dermaga Mahakam Ilir merupakan wajar. Sebagai upaya pengawasan.
Herwan mengaku, beberapa kali ketua Komisi III DPRD Samarinda melakukan sidak dan kunjungan ke kantor Dishub Samarinda.
Herwan menyatakan, pembangunan Dermaga Mahakam Ilir telah diawasi dengan ketat. Kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pengadaan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tentu ikut memelototi proyek tersebut.
"Bahkan sewaktu dibangun, dijaga setiap malam. Memang dari segi estetika terlihat kurang. Tapi pembangunan tidak ada masalah," ungkap Herwan.
Herwan menyatakan, tidak ada masalah dalam anggaran pembangunan tersebut. Sementara itu, sebutnya, pembangunan tahap kedua untuk Dermaga Mahakam Ilir ini akan disediakan Rp 7,5 miliar dari APBD Samarinda. Tapi dilaksanakan setelah masa pemeliharaan selesai.
"Pemeliharaan sampai Juni 2021," tuturnya.
Pada proyek tahap kedua ini akan dilakukan pengadaan kapal ponton dan membangun lahan parkir di Dermaga Mahakam Ilir. "Tapi KPA dan PPTK yang lebih mengerti detail. Sebab saat ini dermaga yang sudah jadi itu masih bangunan kosong saja," ucap Herwan.
Herwan menegaskan, pembangunan Dermaga Mahakam Ilir telah melalui prosedur lelang sesuai ketentuan. Disebutnya, proses lelang dilakukan terbuka karena anggaran proyek berkisar di atas Rp 200 juta.
"Melalui ULP di Balai Kota. Usulan awalnya dari Dishub. Begitu turun, turunnya ke Dishub lagi. Kami mengikuti administrasi lelang," imbuhnya. (*)