Penulis: Nur Rizna Feramerina
Balikpapan, Presisi.co - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu syarat kelulusan.
Hal tersebut tertuang di Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 .
"Kalau untuk kelas 6 dan 9 SMP tidak ada UN seperti keputusan Menteri yang sudah disampaikan," kata Muhaimin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan.
Muhaimin menerangkan, UN akan digantikan dengan Asesmen Nasional (AN) dengan sistem mengambil sampling di seluruh sekolah maksimal 30 orang di kelas 5.
"Tapi bukan untuk ujian, untuk mengetahui kompetensi siswa saat akan melakukan ujian yang dibuat oleh pusat," ungkapnya.
Selama penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Disdikbud Balikpapan banyak menerima keluhan akibat penilaian rapor diserahkan kepada masing-masing sekolah. Sehingga beberapa siswa kerap memiliki nilai tinggi, padahal tidak sesuai dengan prestasi ketika belajar di sekolah.
Nantinya, Disdikbud akan berkoordinasi Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) agar bobot di masing-masing sekolah menjadi sama.
"Supaya juga sekolah memberikan penilaian secara standar, tidak semau-maunya, disesuaikan kondisi dan kemampuan siswa," ujarnya.
Namun Muhaimin mewajarkan hal tersebut karena di tahun 2020 sistem tersebut diberlakukan karena dadakan.
"Nah kemarin itu kan dasarnya rapor, jadi sekarang kita lepas. Karena di tahun kemarin kan sifatnya dadakan, apalagi kita sudah pengalaman kemarin. Ada sekolah biasa-biasa aja nilainya tinggi-tinggi semua. Nah kasihan sekolah yang bagus yang KKM-nya tinggi. Kalau KKM (Kriteria Ketuntasan Maksimal) nya tinggi kena dengan KKM yang rendah, habislah," pungkasnya.
Editor : Oktavianus
