Penulis: Rian
Kukar, Presisi.co - Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin turut menyatakan sikap mengingat proyeksi APBD Kukar di tahun 2021 mendatang diprediksi turun, akibat kasus pandemi Covid-19.
Baharuddin menyebut, meski pemerintah dihadapkan dengan upaya penanggulan penyebaran Covid-19, namun sektor pendidikan tetap harus diperhatikan. Itu dikatakannya, dapat dilakukan dengan tetap mengamankan porsi anggaran pendidikan melalui APBD 2021.
“Jangan lah dipangkas, anggaran pendidikan kan sudah diatur UU, harus minimal 20 persen dari APBD,” ucap Baharuddin,
Baharuddin menjelaskan, proyeksi penurunan pendapatan Kukar dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 3,6 triliun memaksa beberapa program kegiatan yang tersebar di organisasi perangkat daerah (OPD) tak terhindar dari pemangkasan tim anggaran Pemkab dan DPRD Kukar.
“Jika ada pemangkasan atau pergeseran rencana kegiatan di APBD 2021, didahulukan OPD selain Disdikbud dulu, ini yang akan dikaji lebih lanjut oleh DPRD,” paparnya.
Masih menurut Legislator PDI Perjuangan Dapil Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana bercerita, kondisi penyerapan anggaran sektor pendidikan di tahun ini tidak maksimal. Awal Nopember ini saja, disebutnya baru mencapai kisaran 50 persen.
“Realisasi anggaran bidang pendidikan juga belum maksimal, karena dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Yang menyebabkan ruang gerak masyarakat semakin terbatas,” tandasnya.
Editor : Oktavianus
