Politik

PSI Sebut Kasus Korupsi di Kutai Timur Merupakan Praktek Politik Oligarki

Penulis: Redaksi Presisi

Ketua DPW PSI Kaltim Novita Rosalina

Kaltim, Presisi.co - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK merupakan potret oligarki politik di negeri ini. Lingkaran kekuasaan yang hanya diisi keluarga dan kerabat merupakan faktor utama korupsi mudah terjadi.

Ketua DPW PSI Kaltim Novita Rosalina menyebut, penangkapan Ismunandar terkait dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa menunjukan korupsi masih menjadi persoalan di Kaltim. Menurutnya, kasus korupsi yang menyeret belasan orang ini juga membuka memori kita pada kasus sebelumnya yang menjerat sejumlah kepala daerah, baik di level gubernur maupun bupati.

“Namun Kali ini praktek korupsi benar-benar terjadi di pimpinan eksekutif dan legislatif sekaligus dalam satu rangkaian, ini memprihatinkan,” katanya, Senin (6/7/2020).
OTT KPK beberapa hari lalu, selain bupati ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur juga turut diringkus. Ironisnya, pimpinan para wakil rakyat itu sekaligus istri bupati.

“Fakta itu kian meyakinkan kita bahwa politik dinasti sangat kental unsur kepentingan. Yang jelas bukan kepentingan rakyat, melainkan kpntingan keluarga dan segelintir pihak oligarki,” tambahnya.

Politik demokrasi yang mestinya untuk rakyat, papar Novita, hanya dikonsumsi oleh mereka di puncak kekuasaan.

Novita juga menyayangkan, banyak kandidat di Pilkada tahun ini tak lagi menyuarakan korupsi sebagai jargon perlawanan mereka. Padahal kasus korupsi merupakan pangkal gagalnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Pada situasi pilkada ini, kita juga bisa menyaksikan langsung para kandidat kepala daerah tidak ada yang mengangkat pemberantasan korupsi dalam visi misi mereka. Karena itulah, PSI meragukan komitmen para kandidat dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” kata Novita.

PSI Kaltim berharap, KPK bisa segera mengungkap dan menangkap aktor kasus korupsi di Kutai Timur. Sebab, kata Novita, ini akan menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin di daerahnya.

“Proses Pilkada di Sembilan kabupaten dan kota di Kaltim sedang berlangsung, para kandidat sedang berlomba merayu rakyat. Kita jangan mau tertipu lagi,” pungkasnya.

partai-solidaritas-indonesiapsi-kaltimkpkott-kpk-kutai-timurbupati-kutai-timur

Baca Juga