search

DPRD Samarinda

DPRD SamarindaHibah LahanJalan Pelita

‎Proyek Jalan Pelita III Samarinda Disorot DPRD, Hibah Lahan Warga Belum Tuntas

Penulis: Redaksi Presisi
Rabu, 21 Oktober 2026 | 346 views
‎Proyek Jalan Pelita III Samarinda Disorot DPRD, Hibah Lahan Warga Belum Tuntas
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra. (Foto: Presisi.co).

SAMARINDA, Presisi.co - Proyek pembangunan Jalan Pelita III yang menghubungkan kawasan Sambutan dengan Jalan Merdeka, Samarinda, masih menyisakan persoalan administrasi lahan warga. Proyek yang dikerjakan pada 2023 itu disorot DPRD karena dokumen hibah belum tuntas hingga berpotensi memicu sengketa dan persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
‎
‎Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai perencanaan proyek oleh Pemerintah Kota Samarinda, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), belum matang.
‎
‎Menurutnya, sebagian warga bersedia menyerahkan tanah secara sukarela dengan harapan pembangunan jalan meningkatkan nilai ekonomi kawasan. Namun, ada pula warga yang meminta ganti rugi karena memperoleh lahan melalui transaksi pembelian.
‎
‎Persoalan muncul karena penyerahan tanah secara sukarela belum seluruhnya dilengkapi dokumen hibah resmi. Samri khawatir kondisi tersebut memicu tuntutan hukum ketika kepemilikan tanah beralih kepada ahli waris.
‎
‎“Jika orang tuanya menghibahkan secara lisan, lalu 10 atau 20 tahun ke depan anaknya sudah besar dan melihat sertifikat bahwa itu tanah orang tuanya, lalu mereka menuntut pemerintah,” ujarnya.
‎
‎Samri juga menyoroti pemecahan sertifikat yang belum tuntas. Kondisi itu berpotensi membuat warga tetap menanggung PBB atas lahan yang telah digunakan sebagai jalan umum.
‎
‎Ia meminta Pemkot Samarinda segera menyelesaikan dokumen hibah dan kesepakatan penggunaan lahan dengan warga terdampak.
‎
‎“Kenapa tidak diselesaikan dulu administrasinya, mulai dari hibah hingga kesepakatan masyarakat terkait berapa lahan yang akan digunakan,” pungkasnya.
‎
‎Menurut Samri, penyelesaian administrasi penting untuk melindungi hak warga sekaligus mencegah sengketa hukum pada masa mendatang. (Adv)