Penulis: Redaksi Presisi
SAMARINDA, Presisi.co – Rencana Pemerintah Kota Samarinda membangun Zona 3 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan pada 2027 mendapat perhatian DPRD Samarinda. Dewan menilai penambahan kapasitas TPA perlu diimbangi dengan pengurangan sampah sejak dari rumah tangga.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah, menegaskan pembangunan zona baru tidak akan menyelesaikan persoalan sampah dalam jangka panjang jika pengelolaan dari hulu tidak dibenahi.
“Ketika TPA Zona 3 nanti penuh lagi, apakah harus selalu menyiapkan Zona 4 lagi? Lalu di mana lokasinya, apakah buat baru atau mengelola area sekitar Sambutan? Saya yakin penyelesaian sampah tidak bisa melulu dengan membangun TPA baru,” kata Andriansyah di Studio TVRI Kaltim, Selasa (27/10/2026).
Komisi III DPRD Samarinda berencana meninjau TPA Sambutan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melihat kondisi lapangan sekaligus membahas strategi pengelolaan sampah berkelanjutan.
Menurut Andriansyah, pemilahan sampah rumah tangga menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.
“Di hulu, dari rumah tangga, kita mulai memilah sampah. Saya dan warga di dapil saya sudah memulainya. Kalau pemilahan berjalan, beban pembuangan akhir otomatis berkurang,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong optimalisasi bank sampah di tingkat kelurahan. Berdasarkan data yang disampaikannya, dari 130 bank sampah di Samarinda, sebanyak 90 unit masih aktif, sedangkan 40 lainnya membutuhkan pendampingan.
DPRD meminta Pemkot Samarinda mengidentifikasi kendala operasional dan membantu mengaktifkan kembali bank sampah yang tidak beroperasi.
“Ada sekitar 40 bank sampah yang harus kita dampingi dan cari tahu masalahnya. Syukur-syukur setiap bulan ada bank sampah baru yang berdiri, karena peran bank sampah ini sangat membantu menekan volume sampah dari hulu,” pungkasnya.
Menurut Andriansyah, pembangunan Zona 3 perlu disertai pemilahan sampah, penguatan bank sampah, dan pembenahan sistem pengelolaan secara menyeluruh agar persoalan kapasitas TPA tidak terus berulang. (adv)
