DPRD Samarinda Minta Penataan Bantaran Sungai Samarinda Disertai Relokasi Layak
Penulis: Redaksi Presisi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 248 views
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno.
SAMARINDA, Presisi.co - Penataan kawasan bantaran sungai di Samarinda didorong tidak sekadar berujung pada pembongkaran bangunan. Pemerintah kota diminta menyiapkan relokasi yang layak, memperketat pengawasan, serta memanfaatkan lahan bekas permukiman menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno, mengatakan penataan kawasan sempadan sungai perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Selain mendukung upaya mengurangi risiko banjir, langkah tersebut diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman. “Pemerintah harus bertindak tegas agar pelanggaran tata ruang tidak semakin meluas. Jika satu bangunan dibiarkan berdiri, masyarakat lain bisa terdorong melakukan hal yang sama. Karena itu, aturan harus diterapkan secara konsisten,” ujar Jasno. Jasno menegaskan, pemerintah perlu memastikan warga terdampak memiliki alternatif tempat tinggal yang layak sebelum penataan dilaksanakan. “Penanganan ini harus mengutamakan relokasi, bukan hanya membongkar rumah warga. Pemerintah perlu memastikan masyarakat terdampak memiliki tempat tinggal pengganti yang lebih layak dan aman sebelum penataan sungai dilaksanakan,” tegasnya. Ia juga meminta pendataan bangunan dan komunikasi dengan masyarakat dilakukan secara terbuka agar tahapan penataan jelas serta meminimalkan potensi konflik. Untuk mencegah pelanggaran baru, Jasno mendorong camat, lurah, ketua RT dan RW, serta Satpol PP memperkuat koordinasi dalam mengawasi pembangunan di kawasan sempadan sungai. “Jangan menunggu bangunan selesai baru ditertibkan. Begitu ada tanda pembangunan di sempadan sungai, harus segera ditegur dan dihentikan sesuai aturan,” katanya. Jasno turut mengusulkan agar lahan bekas permukiman dimanfaatkan menjadi taman kota, jalur jogging, area olahraga, dan taman bermain anak. Menurutnya, pemanfaatan tersebut dapat memberi ruang publik bagi masyarakat sekaligus mencegah lahan kembali ditempati bangunan tanpa izin. (adv)