Penulis: Redaksi Presisi
JAKARTA, Presisi.co – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengiriman 200 pompa air dan dukungan anggaran Rp2 miliar untuk pembuatan 200 titik bor air guna menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat perkembangan penanganan karhutla secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026). Dalam rapat itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kebakaran baru di kawasan taman nasional tersebut dengan luas sekitar 513,89 hektare.
Penanganan kebakaran dilakukan dengan memperkuat satuan tugas darat. Sementara itu, operasi udara masih terkendala jarak pandang yang rendah akibat asap tebal.
Prabowo menegaskan, Taman Nasional Tanjung Puting harus mendapat perhatian khusus karena merupakan kawasan konservasi.
“Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu taman nasional,” ujar Prabowo.
Dalam rapat tersebut, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa titik kebakaran tersebar di sejumlah lokasi. Kondisi kawasan yang berupa rawa juga menyulitkan akses kendaraan menuju lokasi pemadaman.
Menurut Zainul, salah satu kebutuhan mendesak di lapangan adalah pompa air berukuran kecil untuk membantu pemadaman. Ketika Pangdam menyampaikan kebutuhan sekitar 50 unit, Prabowo memutuskan menambah dukungan menjadi 200 unit.
“Berapa kau butuh pompa air? 50? Saya kirim 200,” kata Prabowo.
Selain pompa air, penanganan kebakaran membutuhkan sumber air yang dapat dijangkau petugas di kawasan rawa. Zainul menyampaikan bahwa sumber air dapat diperoleh melalui pengeboran pada kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Prabowo menyetujui dukungan anggaran Rp2 miliar untuk pembuatan 200 titik bor air.
“Saya kirim Rp2 miliar, 200 titik,” ujarnya.
Prabowo juga meminta agar masyarakat setempat dilibatkan dalam pekerjaan pembuatan titik bor. Pelibatan warga diharapkan mendukung percepatan penyediaan sumber air sekaligus membantu penanganan kebakaran di kawasan tersebut.
Selain penanganan darurat, Prabowo meminta penguatan personel polisi hutan untuk menjaga kawasan hutan di Indonesia. Ia menyebut kebutuhan penambahan hingga 70 ribu polisi hutan perlu dikoordinasikan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Karena itu tolong sampaikan ke MenPANRB, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” kata Prabowo.
Ia juga meminta Kapolri membantu peningkatan kapasitas polisi hutan melalui pendidikan dan pelatihan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan kawasan hutan, selain penanganan kebakaran yang sedang berlangsung. Pemerintah diharapkan dapat menggabungkan dukungan operasional di lapangan dengan penguatan pengawasan dan pencegahan agar risiko kebakaran berulang dapat ditekan. (*)
