Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengaku telah menerima undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bankaltimtara yang dijadwalkan berlangsung pada 23 April 2026 di Samarinda.
RUPS tersebut akan membahas sejumlah agenda penting, termasuk penetapan direksi baru dan komisaris utama. Prosesnya melibatkan seluruh pemegang saham, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, hingga pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara.
“Undangan sudah disampaikan secara resmi, termasuk agenda-agenda yang akan dibahas dalam RUPS nanti,” ujarnya, Sabtu 4 April 2026.
Terkait nama calon direktur utama, Andi Harun memilih menahan diri dan tidak memberikan komentar lebih jauh. Ia menegaskan tidak ingin mendahului keputusan forum RUPS.
“Saya tidak ingin mendahului RUPS. Kita tunggu saja, nanti di forum itu baru kita sampaikan pandangan,” katanya.
Ia menjelaskan, ruang pemegang saham dalam menentukan calon direktur utama cukup terbatas. Hal ini karena proses seleksi telah mengerucut pada dua nama yang dinyatakan lolos uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
“Pilihan hanya dua nama. Tidak ada ruang lagi untuk mengusulkan calon baru, kecuali dilakukan seleksi ulang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Harun menilai hasil RUPS akan sangat ditentukan oleh komposisi kepemilikan saham. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disebut memiliki porsi saham lebih dari 50 persen, sehingga berpeluang besar menentukan hasil akhir melalui mekanisme voting.
“Namanya RUPS itu sangat matematis. Siapa yang memperoleh suara mayoritas, itulah yang akan terpilih. Pemprov Kaltim punya porsi di atas 50 persen,” ujarnya.
Diketahui, dua nama yang mencuat sebagai calon Direktur Utama Bankaltimtara adalah Romy Wijayanto dan Amri Mauraga. Keduanya disebut telah lolos fit and proper test OJK.
Meski demikian, Pemerintah Kota Samarinda tetap akan menyampaikan pandangan dalam forum RUPS, walaupun keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan para pemegang saham melalui mekanisme pemungutan suara.
