Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kukar pada Senin sore, 13 Oktober 2025, di Pendopo Wakil Bupati, Jalan Robert Wolter Mongisidi, Tenggarong.
Audiensi yang berlangsung hangat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPC PPDI Kukar, Fitriansyah, dan dihadiri Sekretaris DPC PPDI, Lina Oktaviani. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum penyampaian aspirasi para penyandang disabilitas kepada pemerintah daerah.
“Kami lebih minta dukungan penuh dari pemerintah daerah,” ujar Fitriansyah membuka pertemuan itu dengan nada optimistis.
Lina Oktaviani menambahkan, pihaknya mengapresiasi perhatian pemerintah yang semakin nyata terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kukar. Ia menilai, dalam beberapa tahun terakhir, ruang partisipasi bagi kelompok disabilitas mulai terbuka lebar.
“Kalau bicara keluhan, sekarang sudah mulai minim. Alhamdulillah, karena pemerintah kita benar-benar memperhatikan teman-teman disabilitas,” tuturnya.
Namun, Lina juga menyoroti masih adanya sejumlah kebutuhan yang perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Kukar, terutama dalam hal pendampingan dan penyediaan sarana aksesibilitas yang ramah disabilitas.
“Yang kami usulkan itu terkait pendampingan penuh dalam proses pemenuhan hak-hak disabilitas. Contohnya seperti pembuatan sarana aksesibilitas, yang di beberapa tempat masih belum ramah disabilitas,” bebernya.
Selain itu, PPDI Kukar juga mengajukan beberapa permohonan tambahan, seperti penyediaan sekretariat tetap sebagai pusat kegiatan organisasi, fasilitasi pelantikan pengurus baru, dan dukungan program kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas.
“PPDI ini sempat vakum cukup lama, dan kami kepengurusan baru berupaya menghidupkan kembali semangat organisasi. Karena itu kami berharap ada dukungan berupa sekretariat dan fasilitas pelantikan,” tambah Lina.
Menurut data PPDI, Kukar saat ini menaungi lebih dari 4.800 penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan fokus utama pada penguatan di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Semua langkah ini, kata Lina, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“PPDI ini memayungi seluruh penyandang disabilitas di Kutai Kartanegara, dengan jumlah total sekitar 4.800 orang,” jelasnya.
Di sisi lain, Lina mengakui bahwa perhatian Pemkab Kukar terhadap isu disabilitas kini semakin konkret. Kelompok disabilitas sudah mulai dilibatkan dalam berbagai kebijakan dan kegiatan pemerintah, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta program pemberdayaan ekonomi.
“Sekarang kami sudah mulai dilibatkan dalam RPJMD, juga dalam pengembangan UMKM seperti di kawasan Simpang Odah Etam setiap malam Minggu, dan di berbagai event pemerintah lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, yang turut mendampingi Wakil Bupati dalam audiensi tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif PPDI. Ia menyebut, kehadiran PPDI menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas bukan hanya kelompok penerima bantuan, tetapi juga bagian aktif dan produktif dari masyarakat.
“PPDI ingin menunjukkan bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang aktif dan produktif. Pemerintah tentu akan memfasilitasi melalui instansi terkait, terutama Dinas Sosial,” tegas Rinda.
Terkait permintaan fasilitas sekretariat dan kegiatan pendampingan, Rinda memastikan bahwa usulan tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Intinya, silaturahmi ini untuk memperkuat sinergi. Permintaan mereka akan kami koordinasikan, terutama soal sekretariat yang mungkin akan difasilitasi melalui Dinas Sosial,” pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
