Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi sorotan utama dalam pertemuan antara para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud yang akrab disapa Gubernur Harum menilai persoalan ini tak hanya berdampak fiskal, tetapi juga berpotensi memperlambat pembangunan strategis di daerah.
Kaltim, sebagai daerah penghasil sumber daya alam (SDA), disebut layak mendapat perhatian lebih dalam struktur pembagian DBH nasional.
“Sebelumnya Kaltim menerima sekitar Rp6 sampai Rp7 triliun. Namun, tahun ini hanya sekitar Rp1,6 triliun. Ini penurunan yang sangat signifikan,” ujar Gubernur Harum melalui Halaman Resmi Pemprov Kaltim.
Meski begitu, ia menyampaikan optimisme setelah berdialog langsung dengan Menkeu Purbaya.
Menurutnya, pemerintah pusat sedang mengevaluasi situasi fiskal nasional dan membuka peluang untuk melakukan revisi alokasi melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
“Pak Menteri sedang mengkaji data dan sedang menganalisis ulang. Kita doakan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan. Beliau sangat terbuka dan berpikir out of the box,” kata Harum.
Dalam forum tersebut, hampir semua gubernur menyuarakan kekhawatiran serupa, penurunan DBH dinilai akan berdampak besar terhadap keberlangsungan pembangunan daerah, terutama proyek-proyek strategis yang sudah berjalan.
Pertemuan difokuskan pada penyamaan visi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, serta upaya bersama agar transfer ke daerah tetap adil dan proporsional.
“Program kerja di Kaltim selaras dengan Asta Cita Presiden. Artinya, sukses pembangunan daerah, terutama yang menopang perekonomian nasional, juga menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional,” tegasnya. (*)
Editor: Redaksi
