Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XIV KNPI Kalimantan Timur 2025 yang berlangsung di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, pada Sabtu 20 September 2025 menuai sorotan tajam dari Pengurus Cabang (PC) Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kota Samarinda.
Ketua PC Tidar Samarinda, Garin Yudha Primaditya menyampaikan kritik keras terhadap mekanisme Musda yang dinilainya tidak inklusif. Menurutnya ini mesti menjadi wadah pembinaan dan kaderisasi pemuda, bukan malah diarahkan untuk pengkondisian jabatan tertentu.
“Harusnya Musda ini menjadi ajang kaderisasi, bukan pengkondisian jabatan,” tegas Garin, Senin 22 September 2025.
Garin menjelaskan, terdapat 191 Organisasi Kepemudaan (OKP) yang resmi terdaftar di bawah naungan KNPI versi Ryano Panjaitan. Namun, yang diakomodasi dalam Musda hanya sekitar 70 OKP. Artinya, lebih dari 100 OKP tidak diberikan ruang suara, termasuk Tidar dan BKPRMI.
“Kalau begini, sama saja ada upaya untuk mengkondisikan jabatan tertentu. Padahal Musda seharusnya jadi ajang demokratisasi pemuda,” ucapnya.
Menurut Garin, langkah panitia Musda yang tidak mengakomodir mayoritas OKP mencederai semangat KNPI sebagai rumah besar pemuda. Ia menegaskan, forum Musda yang sehat harus memberi ruang partisipasi penuh bagi seluruh organisasi kepemudaan tanpa terkecuali.
“KNPI ini kan organisasi besar, wadah berhimpun bagi semua anak muda. Kalau sebagian besar suara tidak didengar, maka legitimasi kepemimpinan yang lahir dari Musda akan dipertanyakan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Garin menilai praktik semacam ini berpotensi menimbulkan perpecahan antarorganisasi kepemudaan. Alih-alih memperkuat sinergi dan peran pemuda di Kaltim, Musda justru dikhawatirkan melahirkan eksklusivitas.
“Kita bicara tentang masa depan pemuda Kaltim. Jangan sampai Musda hanya melahirkan kepemimpinan yang dipaksakan, bukan hasil konsensus dari seluruh elemen pemuda,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris PC Tidar Samarinda, Ibnu Wahyudi juga menegaskan bahwa pihaknya menolak keras Musda yang hanya mengakomodir sebagian kecil OKP. Ia menilai, kondisi ini menunjukkan adanya desain politik yang tidak sehat.
“Kalau lebih dari setengah OKP tidak diakomodir, ini artinya ada masalah serius dalam penyelenggaraan Musda. Jangan sampai forum sebesar ini hanya dijadikan alat bagi segelintir pihak untuk melanggengkan kepentingannya,” kata Ibnu.
Ia menambahkan, Tidar Samarinda berdiri pada prinsip demokrasi dan kaderisasi. Bagi dirinya, Musda yang benar harus menjadi wadah untuk mempertemukan gagasan, bukan sekadar perebutan kursi.
“Pemuda itu harus ditempa dalam kultur organisasi yang sehat. Kalau sejak awal sudah ada pengkondisian, bagaimana kita bisa berharap lahir pemimpin pemuda yang berkualitas? Ini sangat disayangkan,” tegasnya.
PC Tidar Samarinda pun mendesak agar Musda dikembalikan ke khitahnya, yakni forum yang terbuka, transparan, dan akomodatif bagi seluruh organisasi kepemudaan di Kalimantan Timur.(*)
Editor : Redaksi
