Penulis: Akmal Fadhil
Jumat, 19 September 2025 | 810 views
Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Edy Suharto. (Presisi.co/Akmal)
Samarinda, Presisi.co – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur menyoroti lemahnya efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran proyek pemerintah daerah, khususnya pada sektor infrastruktur jalan.
Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Edy Suharto, mengungkapkan adanya alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, seperti dominasi biaya rapat dan perjalanan dinas dalam proyek pembangunan jalan.
“Judulnya pembangunan jalan, tapi realisasi anggarannya justru banyak tersedot untuk konsumsi dan perjalanan dinas. Ini jelas tidak sejalan dengan tujuan output fisiknya,” ujar Edy dalam sebuah diskusi bertema mutu jalan sebagai investasi jangka panjang, Jumat 19 Setember 2025.
Menurut Edy, pengawasan yang ketat menjadi kunci agar program program strategis terutama yang menjadi prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif dan efisien.
BPKP pun memberikan berbagai rekomendasi perbaikan kepada pimpinan daerah. Rekomendasi tersebut antara lain meliputi revisi indikator kegiatan, penyesuaian anggaran, hingga pengalihan dana ke rekening yang lebih relevan dan efisien.
Dalam hal pengawasan pembangunan jalan, BPKP mendorong Inspektorat Provinsi lebih aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Edy menekankan pentingnya penerapan probity audit atau audit kejujuran sebagai bagian dari pengendalian internal pemerintah.
“Inspektorat bisa melakukan pengawasan sejak proses pembangunan berlangsung. Tidak ada batasan, dan itu justru yang harus didorong,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memperkuat tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal.
Hal ini penting agar sasaran program prioritas daerah maupun program unggulan Presiden bisa tercapai secara maksimal.
“Belanja infrastruktur, khususnya pembangunan jalan, porsinya sangat besar dalam APBD. Maka harus dikelola secara akuntabel agar hasilnya benar-benar berdampak luas,” pungkas Edy. (*)