Penulis: Rafika
Presisi.co - Nama Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mendadak jadi sorotan di kancah politik nasional. Purnawirawan jenderal ini disebut-sebut sebagai kandidat kuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Kabar tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono.
"Iya (Djamari Chaniago akan dilantik jadi Menko Polkam)," kata Dave kepada wartawan, Rabu 17 September 2025, sebagaimana diberitakan Suara.com.
Jika benar dilantik, Djamari akan menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Budi Gunawan, dengan Sjafrie Sjamsoeddin sempat menjadi pelaksana tugas ad interim. Budi diketahui terkena reshuffle pada Senin 8 September 2025 lalu.
Bakal dilantik sebagai Menko Polkam baru, siapa sebenarnya Djamari Chaniago?
Dilansir dari berbagai sumber, purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat ini lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949.
Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1971 ini memiliki karier militer yang mentereng.
Ia pernah menjabat Panglima Kostrad pada 23 Mei 1998 hingga 24 November 1999, menggantikan posisi yang sebelumnya diemban Prabowo Subianto.
Setelah itu, kariernya terus menanjak hingga menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) dan puncaknya Kepala Staf Umum (Kasum) TNI periode 2000–2004, sebelum pensiun dengan pangkat letnan jenderal.
Namun, catatan paling penting dalam perjalanan karier Djamari adalah keterlibatannya sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. Dewan ini dibentuk untuk menyelidiki dugaan keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis pro-demokrasi 1997–1998.
DKP yang diketuai Jenderal Subagyo Hadisiswoyo dan diwakili Jenderal Fachrul Razi, beranggotakan sejumlah jenderal terkemuka, antara lain Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, Arie J Kumaat, serta Djamari Chaniago.
Sidang DKP kala itu menyimpulkan Prabowo terbukti melakukan pelanggaran dan merekomendasikan pemberhentiannya dari dinas militer. Putusan ini sekaligus menutup karier militer Prabowo pada 1998. (*)
Editor: Redaksi
