Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Menyusul rencana pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD), DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat melobi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini diambil agar pemotongan tidak terlalu membebani struktur keuangan daerah yang sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama eksekutif telah bertemu langsung dengan jajaran Kemenkeu di Jakarta untuk menyampaikan keberatan sekaligus mengupayakan revisi kebijakan.
“Kami sudah menjelaskan kondisi Kaltim, bagaimana ketergantungan APBD pada dana transfer tersebut. Harapannya, potongan yang direncanakan bisa dikurangi,” kata Sigit, Selasa 16 September 2025.
Menurutnya, pemangkasan DBH merupakan bagian dari penyesuaian fiskal nasional yang saat ini difokuskan pada program-program strategis, seperti makan bergizi gratis, penguatan koperasi, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Program-program itu membutuhkan dana sangat besar, sehingga pusat harus melakukan penyesuaian dengan memangkas dana transfer,” jelasnya.
Meski demikian, Sigit melihat masih ada peluang bagi daerah untuk bernapas lebih lega.
Saat ini, Kemenkeu tengah menyiapkan skema baru berupa pemindahan sebagian dana simpanan negara dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara.
Kebijakan ini dinilai dapat mengurangi tekanan pada APBN dan membuka ruang fiskal bagi daerah.
“Kalau itu berjalan, otomatis pemotongan yang dibebankan ke daerah bisa lebih kecil. Kita tunggu hasilnya,” tutup Sigit. (*)
