Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung pada pengurangan alokasi dana desa secara nasional.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pun mulai mendorong desa-desa agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, mengungkapkan bahwa total pemotongan dana desa secara nasional mencapai Rp11 triliun.
Kaltim yang memiliki 841 desa sebelumnya menerima sekitar Rp831 miliar, namun belum diketahui secara pasti berapa besaran pemangkasan untuk daerah ini.
“Kami masih menunggu angka final dari pusat. Tapi kami sudah menyiapkan langkah penyesuaian,” ujar Puguh di Samarinda, Senin 8 September 2025.
DPMPD Kaltim telah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD untuk melakukan penyesuaian anggaran. Fokusnya adalah mempertahankan program prioritas tanpa mengorbankan pembangunan desa secara keseluruhan.
Sebagai strategi jangka panjang, desa-desa di Kaltim didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Ini dapat dilakukan melalui pengembangan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pemanfaatan aset dan potensi lokal.
“Kemandirian desa harus diperkuat, termasuk lewat hasil usaha BUMDes dan partisipasi masyarakat,” jelas Puguh.
Tak hanya itu, DPMPD juga terus menggulirkan program penguatan ekonomi desa seperti pelatihan keterampilan, bantuan alat produksi, serta pendampingan dalam pengelolaan usaha. Namun, Puguh mengakui bahwa kapasitas antar-desa masih belum merata.
“Ada desa yang omzet BUMDes-nya sudah miliaran rupiah, tapi ada juga yang belum berkembang. Tantangannya ada di pengelolaan,” pungkasnya.
Dengan kebijakan efisiensi yang masih akan berlanjut, pemerintah provinsi berharap desa-desa di Kaltim dapat memperkuat struktur ekonominya secara mandiri agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat. (*)
Editor: Redaksi
