Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Gelombang demonstrasi yang kian meluas dan berujung ricuh di berbagai daerah, termasuk tragedi tewasnya pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob, kini mulai menimbulkan dampak nyata pada perekonomian. Pasar keuangan Indonesia bergejolak, mencerminkan keresahan yang tak hanya dirasakan di jalanan, tetapi juga di ruang transaksi investasi.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh 2,29 persen ke level 7.771,28, sementara nilai tukar rupiah melemah 0,67 persen ke posisi Rp16.450 per dolar AS. Bahkan pada Jumat (29/8/2025), rupiah sempat menembus Rp16.945 per dolar dengan IHSG terkoreksi 2,27 persen, setelah investor asing kembali melakukan aksi jual bersih dengan total nilai hingga Rp55 triliun sepanjang tahun berjalan.
Menurut M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, demonstrasi adalah ekspresi sosial-politik yang wajar di negara demokrasi. Namun, pasar finansial tidak “menghukum” aksi massa itu sendiri, melainkan menilai risiko dari ketidakpastian kebijakan dan governance pemerintah.
“Demo adalah gejala, bukan akar masalah. Akar keresahan ada pada kebijakan yang dianggap tidak adil, distribusi beban ekonomi yang timpang, serta komunikasi pemerintah yang lemah,” kata Rizal saat dihubungi Suara.com, jaringan Presisi.co.
Ia menegaskan, investor lebih sensitif terhadap arah kebijakan fiskal, kepastian regulasi, dan kredibilitas institusi negara dibanding aksi unjuk rasa di lapangan.
Rizal menilai, pemerintah harus segera memulihkan kepercayaan pasar dengan dua langkah utama. Pertama, memperbaiki komunikasi kebijakan agar arah fiskal jelas, terutama terkait RAPBN 2026 dan program prioritas. Kedua, menjaga kredibilitas aparat keamanan agar penanganan demonstrasi tidak represif berlebihan, karena kekerasan justru memperbesar premi risiko di mata investor.
“Pasar butuh kepastian. Jika pemerintah bisa mengurangi ketidakpastian, pelemahan rupiah maupun koreksi IHSG hanya bersifat sementara,” ujarnya.
Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga ke 5,00 persen sejak 20 Agustus 2025 untuk mendorong permintaan domestik. Namun, langkah itu perlu ditopang koordinasi fiskal—seperti menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen PDB serta memastikan pembiayaan yang aman.
Rizal juga mendorong langkah cepat berupa confidence-building measures, antara lain mempercepat groundbreaking proyek investasi asing langsung (FDI) strategis, menjamin keberlanjutan reformasi struktural, serta membuka ruang dialog publik agar persepsi politik tidak semakin memburuk.
Kisruh sosial-politik yang merebak di seluruh wilayah Indonesia kini menimbulkan efek domino yang membahayakan stabilitas ekonomi nasional. Pertarungan bukan lagi sekadar soal meredam massa di jalanan, melainkan bagaimana negara mampu mengirimkan sinyal konsistensi dan kepastian kepada pasar. (*)
Editor: Redaksi
