Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda resmi meluncurkan Program Studi Magister Hukum pada Selasa 20 Agustus 2025, yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertempat di Auditorium Untag 1945 Samarinda.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas peluncuran program ini sebagai bagian dari kemajuan pendidikan tinggi di daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran civitas akademika, tokoh pendidikan, serta perwakilan Pemprov Kaltim.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang diwakili oleh, Kabiro Kesra Dasmiah, ia menyebut bahwa peluncuran Magister Hukum merupakan langkah konkret Untag dalam menjawab tantangan dunia pendidikan.
“Kami mengapresiasi Untag 45 Samarinda yang telah menghadirkan program Magister Hukum. Ini bukan hanya capaian institusional, tapi juga bagian dari menangkap perkembangan pendidikan tinggi di Kaltim,” ujarnya.
Dasmiah juga menyinggung hasil pertemuan terbaru dengan Menteri Pendidikan Tinggi, di mana usia maksimal untuk melanjutkan studi doktoral kini diperluas menjadi 50 tahun.
Ia mendorong mahasiswa maupun dosen untuk memanfaatkan program pendidikan, termasuk program pembiayaan seperti Gratispol.
“Semangat untuk terus kuliah harus ditanamkan. Kami berharap jenjang pendidikan tinggi terus ditempuh, bukan hanya oleh mahasiswa, tapi juga dosen agar kualitas pendidikan hukum semakin meningkat,” tambahnya.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri juga menyambut baik, bahwa dalam keadaan ini calon penegak hukum harus mampu berprilaku adil.
“Kita tidak boleh ada lagi yang namanya tumpul ke atas tajam ke bawah, penegak hukum harus adil, dan saya harap melalu megister hukum ini bisa memberikan bekal yang lebih untuk daerah,” tukasnya.
Sementara itu, Rektor Untag 45 Samarinda, Evi, menyampaikan bahwa kehadiran Program Magister Hukum adalah hasil perjuangan panjang sejak kepemimpinan rektor sebelumnya.
“Kami menyaksikan langsung bagaimana perjuangan membangun program magister ini dilakukan demi menciptakan calon penegak hukum yang tidak hanya cakap secara akademik, tapi juga kuat secara visi dan misi,” kata Evi.
Ia menekankan bahwa program ini bukan semata menambah jenjang pendidikan, melainkan sebagai langkah strategis dalam menjaga keadilan sosial dan mengawal demokrasi melalui penguatan sistem hukum.
“Hukum harus menjadi navigator perubahan. Maka kurikulum magister ini kami rancang adaptif, responsif, dan relevan dengan isu-isu kontemporer,” tegasnya.
Senada, Dekan Fakultas Hukum Untag 45 Samarinda, Sukindar, menegaskan bahwa peluncuran Magister Hukum merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam menjawab dinamika hukum yang kian kompleks.
“Kami berupaya agar lulusan magister tidak hanya kuat secara akademis, tapi juga memiliki kepekaan sosial dan mampu menawarkan solusi hukum bagi masyarakat,” jelas Sukindar. (*)
Editor: Redaksi
