Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mendorong percepatan swasembada pangan melalui optimalisasi lahan pertanian, sekaligus memperketat pengawasan terhadap kualitas dan distribusi beras di wilayahnya.
Isu ini mencuat usai temuan beras bermutu rendah yang beredar dengan label premium, serta kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan pasokan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya memanfaatkan lahan-lahan pertanian yang berdekatan dengan sumber air agar intensitas panen bisa ditingkatkan hingga tiga atau empat kali per tahun.
Ia juga mendorong generasi muda untuk terlibat dalam pertanian modern dengan dukungan mekanisasi dan teknologi.
“Kalau panennya bisa 3-4 kali setahun, pendapatan petani bisa sampai Rp20–26 juta per bulan. Ini jauh lebih besar dibanding UMR,” ujar Rudy saat konferensi pers di Kantor Gubernur Kaltim.
Kepala Dinas PPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menyampaikan bahwa dari 17 merek beras yang diuji secara acak di pasaran, hanya satu merek yang memenuhi kriteria beras premium.
Uji kualitas ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Pertanian, usai ditemukannya 212 merek beras tidak sesuai standar premium secara nasional.
“Parameter yang diuji seperti kadar air, butir patah, dan tekstur. 16 merek tidak sesuai,” jelas Heni.
Satgas Pangan Nasional bersama tim pengawasan provinsi dan kabupaten/kota telah turun langsung untuk menelusuri distribusi dan klarifikasi kepada para distributor.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan beras, Kepala Bulog Cabang Samarinda, Adi Yanuar, memastikan bahwa stok beras di wilayahnya masih dalam kondisi aman.
“Stok kami saat ini sebanyak 8.900 ton beras medium. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan Samarinda hingga akhir tahun,” ujar Adi.
Bulog juga telah menjalankan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Penyaluran dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk operasi pasar, gerakan pangan murah (GPM) per kelurahan, hingga jaringan ritel modern seperti Indomaret.
“Ritel modern sekarang sudah bisa menjual beras SPHP, sesuai dengan juknis. Kami melayani sesuai permintaan (purchase order) dari ritel,” tambahnya.
Adi menegaskan bahwa harga beras SPHP tetap dikendalikan sesuai ketentuan.
Di wilayah distribusi II (termasuk Samarinda), harga maksimal HAT (Harga Acuan Tertinggi) adalah Rp13.100 per kilogram.
“Intinya, harga tidak boleh melebihi HAT. Di Bulog sendiri, kami jual maksimal Rp11.300 per kilogram,” jelasnya.
Bulog juga bekerja sama dengan Kodim, Polres, dan koperasi seperti Koperasi Merah Putih untuk memperluas penyaluran SPHP ke lapisan masyarakat.
“Selama permintaan dari ritel modern terus berjalan, distribusi akan dilakukan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
