Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co – Peta politik Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berubah drastis hanya dalam hitungan jam pada Rabu, 13 Agustus 2025. Pagi hingga siang, ribuan warga memadati Alun-alun Pati dan kantor bupati dalam demonstrasi akbar. Sore harinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna mendadak dengan keputusan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo.
Sidang paripurna yang tidak terjadwal itu berlangsung panas namun diakhiri riuh tepuk tangan. Menariknya, seluruh fraksi di DPRD – termasuk Partai Gerindra yang menaungi Sudewo – sepakat mendukung pembentukan Pansus. Dukungan juga datang dari PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, hingga Golkar.
“Mencermati kondisi di masyarakat, menimbang banyak masyarakat yang terluka, maka sepakat mengambil hak angket dan pembentukan Pansus,” ujar pimpinan DPRD Pati dari kursi sidang, yang langsung disambut sorak setuju anggota dewan.
Langkah ini disebut sebagai respons langsung atas tekanan publik yang menguat sejak awal tahun, ketika Pemkab Pati mengumumkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Meski kebijakan itu dibatalkan, kemarahan warga terlanjur membesar, melahirkan tuntutan agar Sudewo mundur atau dicopot.
Hanya beberapa jam sebelum paripurna, aksi massa di depan kantor bupati memanas. Ribuan warga yang awalnya melakukan orasi damai berubah beringas, kaca kantor bupati pecah, gerbang roboh, dan sebuah mobil polisi dibakar.
Spanduk dan baliho berisi desakan mundur untuk Sudewo menghiasi jalan-jalan utama Pati. Beberapa bahkan menyinggung Presiden Prabowo Subianto, mendesaknya mengambil sikap tegas terhadap kader Gerindra itu.
Pembentukan Pansus Hak Angket membuka jalan resmi bagi DPRD untuk memeriksa kebijakan dan tindakan Bupati. Jika terbukti ada pelanggaran serius, proses ini bisa berujung pada pemakzulan. Dengan dukungan penuh seluruh fraksi, proses politik di DPRD diprediksi akan berjalan cepat.
Publik kini menanti langkah lanjutan dari pemerintah pusat, termasuk kemungkinan intervensi Presiden Prabowo, di tengah tekanan politik yang semakin memuncak di daerah.
Di saat tensi politik Pati memanas, nama Sudewo kembali mencuat di tingkat nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya dugaan keterlibatan Bupati Pati dalam kasus suap pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
“Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta melalui Suara.com, jaringan Presisi.co.
KPK membuka peluang memanggil Sudewo untuk dimintai keterangan sebagai saksi. “Tentu jika dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan, akan dilakukan pemanggilan,” lanjutnya.
Sudewo, mantan anggota DPR RI, sebelumnya pernah disebut dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, 9 November 2023. Saat itu, jaksa memaparkan bukti penyitaan uang sekitar Rp3 miliar dari rumahnya. Namun Sudewo membantah keras tuduhan itu, termasuk dugaan menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung dan Rp500 juta dari pejabat Kemenhub Bernard Hasibuan.
Kasus DJKA merupakan skandal besar yang terbongkar melalui operasi tangkap tangan KPK pada April 2023. Dugaan korupsi melibatkan pengaturan pemenang lelang sejumlah proyek strategis, mulai dari jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, proyek di Makassar, hingga perbaikan perlintasan sebidang di Jawa-Sumatera. Total, 15 tersangka perorangan dan dua korporasi telah ditetapkan.
Dengan dua tekanan sekaligus – gelombang protes lokal dan sorotan hukum dari pusat – posisi Bupati Sudewo berada di ujung tanduk. Hak angket DPRD akan menguji legitimasi politiknya, sementara penyelidikan KPK berpotensi membuka babak baru skandal DJKA.
Di tengah situasi yang belum mereda, Pati kini menjadi panggung tarik-menarik kekuatan politik dan hukum, yang akan menentukan arah kepemimpinan daerah ini ke depan. (*)
Editor: Redaksi
