Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co – Suhu politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memanas. Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Aksi ini tetap dilakukan meski Bupati Sudewo telah mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen yang sebelumnya memicu polemik.
Aksi massa ini memusatkan tuntutan pada satu misi utama, mendesak Bupati Sudewo mengundurkan diri.
“Tuntutannya, Bapak Bupati Pati Sudewo harus mengundurkan diri secara ksatria atau dilengserkan secara paksa oleh masyarakat Kabupaten Pati,” tegas Supriyono melalui Suara.com, jaringan Presisi.co.
Menurut Supriyono, persiapan aksi besar-besaran ini telah matang sebagai bentuk respons atas pernyataan Bupati yang dinilai menantang warga. Aroma perlawanan terlihat jelas di berbagai sudut kota, dengan spanduk dan baliho berisi seruan mundur untuk Sudewo, termasuk pesan “Pak Presiden Prabowo Pecat Bupati Sudewo atau Jateng Boikot Partai Gerindra” dan “Pantang Pulang Sebelum Sudewo Tumbang.”
Kisruh bermula dari keputusan Bupati Sudewo menaikkan PBB hingga 250 persen. Kebijakan ini akhirnya dibatalkan pada 7 Agustus 2025 setelah gelombang penolakan meluas. Dalam pernyataannya, Sudewo menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi.
“Saya tidak bermaksud menantang rakyat. Masa rakyatku kutantang?” ujarnya.
Kendati demikian, langkah tersebut dinilai sudah terlambat untuk meredam kemarahan publik.
Berdasarkan data yang dihimpun, aksi yang diikuti sekitar 25 ribu warga ini mendapat pengawalan ketat 2.684 personel gabungan.
Berikut adalah lima tuntutan utama yang diusung dalam aksi akbar tersebut:
1. Menuntut Bupati Sudewo Mundur dari Jabatan
Tuntutan utama dan paling keras adalah desakan agar Bupati Sudewo meletakkan jabatannya. Hal ini dianggap sebagai puncak dari akumulasi kekecewaan publik terhadap kepemimpinannya.
2. Menolak Penerapan Lima Hari Sekolah
Warga juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal.
3. Menolak Renovasi Alun-alun Pati Senilai Rp2 Miliar
Proyek renovasi Alun-alun Pati dengan anggaran fantastis sebesar Rp2 miliar dinilai sebagai pemborosan dan tidak menjadi prioritas di tengah kondisi ekonomi warga.
4. Menolak Pembongkaran Total Masjid Alun-alun Pati
Rencana pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati yang memiliki nilai sejarah tinggi menuai penolakan keras dari massa aksi yang ingin mempertahankan warisan budaya tersebut.
5. Menolak Proyek Videotron Senilai Rp1,39 Miliar
Satu lagi proyek yang dianggap menghamburkan anggaran adalah pengadaan videotron senilai Rp1,39 miliar. Massa menuntut agar anggaran tersebut dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak. (*)
Editor: Redaksi
