Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Katim) untuk menghapus promosi ongkos kirim (ongkir) pada layanan pesan-antar berbasis aplikasi menuai penolakan dari mitra driver.
Para driver menilai langkah ini justru memperburuk kondisi pendapatan mereka dan menyoroti minimnya keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan.
Audiensi antara Pemprov Kaltim dan perwakilan aplikator Gojek dan Grab yang digelar di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan, Rabu 9 Juli 2025, memunculkan kebijakan uji coba penghapusan promosi ongkir yang akan diberlakukan selama tiga bulan ke depan, mulai Juli hingga Oktober 2025.
Menurut Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, promosi ongkir selama ini dinilai menciptakan ketimpangan pendapatan antar mitra, khususnya merugikan driver non-disabilitas.
“Kami minta agar uji coba penghapusan promosi ongkir ini bisa segera diterapkan demi keadilan dan keseimbangan pendapatan,” tegasnya.
Namun, perwakilan komunitas driver menyampaikan kekhawatiran yang berbeda. Alih-alih membawa keadilan, mereka menilai kebijakan tersebut justru dapat memperburuk situasi ekonomi driver.
Ketua Budgos Samarinda, Ivan Jaya, menyebut tarif pengantaran yang akan diterapkan setelah penghapusan promosi malah lebih rendah dari tarif normal yang mereka usulkan.
“Kami dapat informasi dari Dishub Kaltim bahwa tarif akan diturunkan jadi Rp7.500. Padahal kami minta tarif reguler dinaikkan ke Rp8.800 untuk Gojek dan Rp8.400 untuk Grab. Ini bukan solusi, tapi penurunan pendapatan,” ujar Ivan Kami 10 Juli 2025.
Ivan juga menyoroti absennya mitra driver dalam diskusi teknis kebijakan tersebut. Menurutnya, aplikator bisa menyampaikan data sepihak tanpa koreksi dari pihak yang merasakan dampaknya langsung di lapangan.
Ivan mengingatkan agar pemerintah tidak kehilangan kendali terhadap aplikator yang dianggap enggan menjalankan kebijakan daerah.
“Instruksi Pak Wagub sudah jelas, kalau aplikator tidak patuh, sanksinya penutupan kantor operasional. Kami masih menunggu ketegasan itu ditegakkan,” tegasnya.
Uji coba ini berpotensi menjadi ujian besar hubungan antara pemerintah daerah, aplikator, dan mitra driver.
“Tanpa keterlibatan langsung dari pihak yang paling terdampak, kebijakan yang dimaksudkan untuk keadilan justru berisiko menciptakan ketidakpuasan baru di lapangan,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
