Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi bersiap melakukan efisiensi menyusul proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut penurunan ini harus disikapi dengan pengelolaan anggaran yang lebih cerdas agar pembangunan tetap berjalan.
Diketahui, APBD Kaltim diperkirakan turun dari Rp20 triliun menjadi sekitar Rp18 triliun. Penurunan disebabkan oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat, yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah.
“APBD provinsi tidak sepenuhnya Rp18 triliun karena akan dibagi ke 10 kabupaten/kota. Ruang fiskal kita makin sempit,” ujar Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas Rabu 18 Juni 2025.
Menurutnya, pengurangan anggaran berpotensi menghambat sejumlah program prioritas, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan dasar. Untuk itu, ia mendorong pemerintah fokus pada efisiensi belanja, terutama di pos-pos non-esensial.
Hamas mencontohkan, kegiatan pemerintahan sebaiknya digelar di gedung milik pemerintah alih-alih menyewa hotel, demi menekan pengeluaran.
“Kalau punya fasilitas sendiri, kenapa harus sewa? Ini langkah sederhana tapi bisa berdampak besar,” ujarnya.
Selain efisiensi, ia juga menekankan pentingnya strategi jangka panjang dengan menggali potensi pendapatan baru. Penguatan BUMD, optimalisasi aset daerah, serta pengembangan sektor non-migas seperti pertanian dan pariwisata dinilai bisa menjadi solusi.
“Kita tidak boleh hanya fokus memangkas belanja. Perlu inovasi pendapatan agar pembangunan tidak berhenti,” jelasnya.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh dilakukan secara membabi buta. Prioritas utama seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan harus tetap berjalan secara optimal.
“Kuncinya bukan hanya hemat, tapi cerdas. Pembangunan harus berlanjut dan rakyat tetap sejahtera,” tutupnya. (*)
