Penulis: Redaksi Presisi
Tenggarong, Presisi.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mencari terobosan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah mengevaluasi efektivitas peraturan daerah (Perda) serta memaksimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyoroti pentingnya optimalisasi potensi pendapatan daerah yang bersumber dari sektor non-migas agar ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) bisa dikurangi secara bertahap.
"Kita perlu mengevaluasi Perda yang belum efektif dan memaksimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor. Aset daerah juga harus dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi bagi PAD, termasuk dalam realisasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara optimal," tegasnya.
Sunggono mencontohkan salah satu Perda mengenai usaha rumah walet yang hingga kini belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah. Hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa regulasi yang tidak berjalan optimal harus segera ditinjau ulang.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam forum pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang turut melibatkan lintas sektor seperti DPRD, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi lintas OPD untuk mempercepat implementasi program yang telah dirancang dan disepakati bersama.
"Saya berpesan agar ada sinergi dan komitmen yang kuat antarperangkat daerah dalam menjalankan program yang telah disepakati.
Tingkatkan koordinasi untuk program lintas sektor dan percepat implementasi dengan pembagian tugas yang jelas antar-OPD," tutupnya.
Dengan langkah ini, Kukar diharapkan mampu memperkuat struktur fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor eksternal. (*)
Editor: Redaksi
