Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis menegaskan bahwa DPRD siap mengawal berbagai program prioritas Gubernur Kaltim, khususnya dalam 100 hari pertama masa pemerintahan.
Penegasan ini disampaikan usai rapat kerja perdana antara eksekutif dan legislatif yang digelar awal pekan ini di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda.
Menurut Nanda - sapaannya, rapat kerja kali ini masih bersifat umum dan menjadi fondasi awal untuk membangun sinergi yang lebih tajam antar kedua lembaga.
Namun, ke depan, Nanda memastikan pembahasan akan lebih difokuskan pada sektor-sektor tertentu serta jenis permasalahan yang dihadapi masyarakat. “Ini kan rapat kerja pertama ya, jadi memang masih general. Tapi kita bisa menangkap sinerginya. Persoalan bisa datang dari sektor mana saja,” ujar Ananda, Senin 26 Mei 2025.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa DPRD Kaltim akan membagi pembahasan sektorial dalam forum-forum kerja selanjutnya, agar proses penyelesaian masalah lebih terarah dan efisien.
Hal ini dinilai penting untuk menghindari penumpukan isu dan memastikan langkah taktis diambil secara tepat.
Dalam rapat tersebut, Nanda juga menyoroti pentingnya harmonisasi program gubernur dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menyebut bahwa dokumen tersebut akan menjadi panduan strategis pembangunan lima tahun ke depan, sehingga perlu dipastikan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan arah kebijakan nasional.
“RPJMD akan dibacakan di rapat paripurna nanti. Saat ini tahapannya masih berjalan, baru masuk 100 hari masa pemerintahan.
Dari sisi Inpres, Ingub, dan SK Kemendagri, sudah ada penyesuaian. Jadi memang sedang dalam proses refocusing anggaran,” jelasnya.
Tiga sektor utama yang menjadi fokus refocusing anggaran, lanjut Ananda, adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Nanda bilang, ketiganya merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan prioritas alokasi anggaran daerah.
Lebih lanjut, Nanda tegaskan komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk terus mengawasi implementasi program prioritas gubernur, termasuk Gratispol (gratis pendidikan dan layanan kesehatan) serta Jospol (jaringan sosial politik).
Evaluasi terhadap program tersebut akan dilakukan secara obyektif berdasarkan kinerja dan manfaat riil di lapangan.
“Yang bagus kita apresiasi, yang belum kita berikan saran dan kritik konstruktif. Ini masih dalam proses, jadi kita lihat dulu implementasinya, kita berikan waktu agar pelaksanaannya bisa maksimal,” pungkasnya.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun arah pembangunan Kalimantan Timur yang lebih responsif dan inklusif. (*)
Editor: Redaksi
