Penulis: Rafika
Presisi.co - Revisi Undang-Undang TNI kini tinggal selangkah lagi untuk bisa disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Rencananya, DPR RI akan membawa revisi UU TNI ke rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025).
Sebelumnya, pembahasan RUU TNI menuai kontroversi setelah dilakukan secara diam-diam di Hotel Fairmont, Jakarta pada Jumat-Sabtu (14-15/3/2025). Pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup di hotel mewah ini lantas menuai kritikan dari publik.
Di tengah rapat tersebut, dua anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Andrie Yunus dan Javier, tiba-tiba memasuki ruang pertemuan dan menyampaikan aspirasi mereka terkait kekhawatiran publik terhadap revisi UU TNI.
Aksi aktivis ini mendapat bergama respons dari warganet. Ada yang mendukung aksi mereka menggeruduk rapat RUU TNI, ada juga yang menentangnya. Salah satunya dari akun Instagram resmi Badan Pembinaan Hukum TNI, @babinkum.tni.
Akun tersebut mengunggah video berdurasi 75 detik yang menggambarkan mereka sebagai pihak yang didanai oleh kepentingan asing dan menuding mereka tidak ingin melihat Indonesia berdaulat.
"Mereka ini bertahun-tahun hidup dari uang asing, mereka membela kepentingan asing, mereka tidak mau melihat TNI kita kuat, tidak mau negara ini berdaulat. Mereka takut jika tni dan rakyat bersatu,” kata akun tersebut, dikutip Selasa (18/3/2025).
Selain itu, akun tersebut menepis anggapan revisi UU TNI bertujuan untuk menghidupkan kembali konsep Dwifungsi ABRI yang berlaku pada era Orde Baru.
"RUU TNI bukanlah kembalinya dwifungsi ABRI ala Orde Baru, dan ini sebuah framing jahat dan sesat dari antek-antek asing," ucapnya.
Dalam video tersebut, diklaim bahwa keterlibatan TNI dalam jabatan sipil merupakan bagian dari sinergi nasional untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.
"Hadirnya TNI adalah sebuah mekanisme sinergitas nasional demi memajukan kepentingan nasional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi sipil," sambung narasi video.
Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak revisi UU TNI juga disebut sebagai pihak yang berupaya melemahkan institusi pertahanan negara.
"Setiap ada kebijakan untuk memperkuat pertahanan negara, mereka selalu menolak. Mereka selalu mencari cara agar TNI tidak berkembang, mandiri, dan bergantung pada asing selamanya," ucapnya.
Sebelumnya, dua perwakilan koalisi masyarakat sipil menggeruduk rapat tertutup yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI, di Hotel Fairmont Jakarta.
Rapat yang sedang membahas RUU TNI berjalan secara tertutup, namun ketiganya menerobos masuk ke dalam ruang pertemuan Ruby, tempat rapat tersebut berlangsung.
“Kami menuntut agar proses pembahasan RUU TNI ini dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak-Ibu,” kata Andrie, di lokasi, Sabtu (15/3).
Mendengar hal itu, Andri dan anggota koalisi masyarakat sipil lainnya langsung ditarik dan didorong ke luar oleh orang yang diduga sebagai protokoler. (*)
Editor: Rafika
