Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengungkapkan bahwa proses efisiensi anggaran di Kota Tepian masih dalam tahap kajian. Salah satu kendalanya adalah kebutuhan pemaparan dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pemangkasan anggaran.
Menurut Helmi, secara umum efisiensi ini akan menyasar anggaran perjalanan dinas dan belanja rutin. Namun, hingga kini pihaknya belum menerima rincian pemangkasan dari masing-masing OPD.
"Kami meminta pemerintah yang memiliki data ini untuk menjelaskan bagaimana efisiensinya, karena ada 30 OPD, termasuk DPRD Samarinda," ujarnya, Rabu, 12 Maret 2025.
Ia juga meminta Pemkot Samarinda untuk segera membahas hal ini dengan DPRD, terutama melalui Komisi II sebagai leading sector. Dengan demikian, saat memasuki tahap pembahasan anggaran, semua pihak sudah memiliki pemahaman yang lebih jelas.
“Dalam dua hari ke depan, rencananya pembahasan akan mulai dilakukan. Dana hasil efisiensi ini nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat. Rincian lebih lanjut akan segera disampaikan,” tambah politisi Gerindra itu.
Sebelumnya, Pemkot Samarinda memperkirakan efisiensi anggaran yang dilakukan mencapai Rp75 miliar.
"Angka tersebut berasal dari pemangkasan 50 persen anggaran perjalanan dinas dan 20 persen anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) yang dinilai berlebihan," jelasnya.
Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4,98 triliun, setelah mendapat persetujuan dari DPRD dan Pemkot Samarinda.
Efisiensi ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengamanatkan seluruh instansi untuk melakukan penghematan anggaran.
DPRD Samarinda menegaskan akan terus mengawal proses ini agar efisiensi yang dilakukan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. (*)
Editor: Redaksi
