Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Samarinda, Presisi.co - Parkir liar di Kota Samarinda masih menjadi polemik. Padahal, pemerintah telah menyediakan fasilitas parkir resmi. Hal ini menjadi tantangan besar dalam penataan kota.
Farid Nurrahman, Direktur Pusat Studi Perkotaan Planosentris Nusantara, mengungkapkan pentingnya kajian menyeluruh untuk menciptakan tata kelola parkir yang lebih efektif dan efisien.
"Parkir liar biasanya lebih dekat dengan lokasi tujuan, tarifnya sering kali lebih fleksibel, dan tidak memerlukan prosedur yang rumit. Hal ini membuat parkir liar terasa lebih praktis di tengah mobilitas tinggi masyarakat," ujarnya
Farid menjelaskan, setiap kawasan memiliki pola kebangkitan dan tarikan yang harus dianalisis sebelum menentukan lokasi kantong parkir.
"Kebangkitan mengacu pada jumlah kendaraan yang meninggalkan kawasan tertentu, sedangkan tarikan adalah kendaraan yang menuju kawasan tersebut. Analisis ini perlu dilakukan terutama di kawasan padat aktivitas, seperti pasar pagi, Citra Niaga, dan Teras Samarinda," ujar Farid pada Rabu, 15 Januari 2025.
Farid menekankan pentingnya kolaborasi serta pendekatan holistik antara pemerintah dan pihak swasta. Ia menyarankan pemerintah dapat mengidentifikasi lahan kosong untuk lahan parkir dan menjalin kerja sama dengan pemilik lahan.
"Skema seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) bisa diterapkan untuk pengelolaan kantong parkir. Pemerintah bisa memberikan modal awal, dengan hasil pendapatan dibagi sesuai kesepakatan," jelasnya.
Kajian ini juga mencakup ketersediaan lahan potensial untuk kantong parkir, baik on-street (menggunakan badan jalan) maupun off-street (di luar badan jalan).
"Simulasi diperlukan untuk memastikan bahwa kantong parkir memenuhi kebutuhan aktivitas di kawasan tersebut," tambahnya.
Terkait parkir liar, Farid mengakui hal ini sulit dihilangkan sepenuhnya, terutama di kota besar. Namun, ia percaya bahwa solusi dapat ditemukan melalui komunikasi yang baik. Walaupun keberadaan parkir liar memiliki dampak negatif.
Dampak negatif tersebut dari parkir liar yaitu tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas. Tetapi juga berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir.
"Pendekatan seperti yang dilakukan Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo, dengan mengundang pengelola parkir informal untuk berdiskusi, bisa diterapkan. Intinya adalah mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak," ungkapnya.
Farid juga menyoroti perlunya sosialisasi kebijakan parkir kepada masyarakat. Menurutnya, sosialisasi mengenai lokasi dan tarif parkir resmi masih minim, sehingga masyarakat lebih memilih opsi yang mereka anggap lebih mudah.
"Banyak masyarakat yang tidak tahu tarif parkir resmi atau lokasi kantong parkir yang disediakan. Pemerintah harus aktif menyampaikan informasi ini, misalnya melalui baliho atau media sosial," katanya.
Farid mencontohkan kawasan Citra Niaga dan Teras Samarinda, di mana parkir liar kerap lebih diminati meskipun ada fasilitas parkir resmi di sekitar lokasi.
"Pemerintah perlu lebih tegas dalam menegakkan aturan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat menggunakan fasilitas parkir resmi," tambahnya.
Penggunaan teknologi seperti transaksi elektronik juga perlu diterapkan secara luas. Seperti di beberapa pusat perbelanjaan yang sudah menggunakan sistem e-money.
"Jika parkir menggunakan e-money, masyarakat akan terbiasa dan merasa lebih mudah," tambah Farid.
Farid berharap, dinas-dinas terkait dapat lebih proaktif dalam memberikan solusi kepada kepala daerah. Masyarakat juga perlu didorong untuk lebih disiplin menggunakan fasilitas resmi.
"Kebijakan yang tegas, disertai masukan dari dinas terkait, akan membantu terlaksananya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Itu adalah kunci untuk menyelesaikan masalah parkir di Samarinda," tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
