Penulis: Rafika
Samarinda, Presisi.co – Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2A) Kota Samarinda, Deasy Evriyani, menekankan pentingnya pengarusutamaan gender sebagai strategi utama untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
Pernyataan ini disampaikan dalam Seminar Gender Mainstreaming yang diadakan oleh Korpri PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Ballroom Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Selasa, 23 Juli 2024.
“Melalui peraturan gender mainstreaming, diharapkan ketimpangan gender di Kota Samarinda semakin berkurang, sehingga akses sarana kehidupan dan pelayanan untuk perempuan serta anak menjadi lebih baik,” ujar Deasy.
Deasy menegaskan bahwa pengarusutamaan gender harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk lembaga masyarakat, organisasi, dunia usaha, media massa, dan lintas kementerian, sebagai salah satu strategi pembangunan di organisasi.
Ia menambahkan, peran perempuan dalam pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, sangat signifikan.
Pemerintah Kota Samarinda telah membentuk program 10 ribu startup atau kewirausahaan, yang didominasi oleh perempuan pelaku UMKM.
“Ini menunjukkan perempuan berkontribusi besar dalam perekonomian Kota Samarinda,” jelasnya.
Deasy juga menyebutkan upaya peningkatan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan melalui pelatihan di organisasi untuk memperkuat kapasitas perempuan.
“Organisasi di Kota Samarinda harus sepakat dalam prokernya untuk meningkatkan kapasitas perempuan,” tegasnya.
Untuk mengukur kesetaraan gender, tiga indikator yang digunakan adalah indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG), dan indeks pemberdayaan gender (IDG).
IPM Kota Samarinda menempati peringkat pertama di Kalimantan Timur dengan angka 82,32, namun masih terdapat kesenjangan antara laki-laki (86,51) dan perempuan (77,92).
“Gap ini harus ditingkatkan agar perekonomian dan pembangunan di Kota Samarinda semakin maju,” kata Deasy.
Ia juga menyoroti rendahnya IDG Kota Samarinda yang berada di angka 68,71, terutama disebabkan oleh minimnya keterwakilan perempuan di legislatif. “Partisipasi perempuan di parlemen masih menjadi tantangan,” tutupnya.
Penulis: Rafika
Editor: Ridho M
