DPRD Samarinda Suport Penuh Upaya Pemerintah Entaskan Kemiskinan
Penulis: Redaksi Presisi
Sabtu, 02 Maret 2024 | 371 views
Samarinda, Presisi.co - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husein berharap, persoalan kemiskinan di Kota Tepian bisa dituntaskan. Permasalahan ini, jadi perhatian serius anggota dewan di Basuki Rahmat--sebutan Gedung DPRD Samarinda.
Terlebih, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan pada seluruh kabupaten/kota untuk berupaya mengejar zero atau nol persen miskin ekstrem diakhir 2024 ini.
Menurut Sani, memang tidak ada jaminan kemiskinan bisa dihapuskan, meskipun demikian Sani mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang sudah berusaha maksimal untuk memenuhi target tersebut.
“Tidak ada jaminan, tapi saya melihat Pemkot sudah berusaha. Namun kan, Samarinda ini tidak hanya tergantung sendiri, jadi dia juga masih bergantung dengan provinsi dan nasional,” ujar Sani Bin Husein.
Sebab, Sani melihat kemiskinan ekstrem itu tidak akan terjadi, jika ada kebijakan yang menguntungkan secara nasional. Beberapa diantaranya seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diturunkan, dan lapangan kerja yang terbuka tanpa persyaratan yang sulit.
Bahkan, target zero persen miskin ekstrem yang diberikan hingga akhir tahun ini menurut Sani tidak memungkinkan, apalagi ditambah kondisi kepemimpinan dan keuangan saat ini. Tetapi dia optimis jika kemiskinan ekstrem bisa dikurangi.
Dia mengatakan, penyebab terbesar terjadinya kemiskinan ekstrem karena lapangan pekerjaan yang sulit. Masuk akal saja, karena jika seseorang tidak memiliki penghasilan, sementara dia harus melanjutkan hidup, seperti makan dan lainnya, maka tak heran dia masuk kategori miskin ekstrem.
Hal ini ternyata sudah dibincangkan Komisi IV DPRD Samarinda bersama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda.
“Ada memang kami pembahasan program dengan Dinsos PM. Saya lihat sudah mengarah ke penurunan kemiskinan ekstrem, dan saya hargai itu,” tuturnya.
Catatan yang diberikan adalah terkait data, dia meminta data yang ada di lapangan dengan pusat harus sinkron. Seperti objek dari miskin ekstrem, ini yang menurutnya harus lebih teliti. Kemiskinan juga bisa disebabkan oleh individunya, seperti yang malas kerja, judi, mabuk-mabukan dan pengguna narkotika.
Miskin yang seperti ini menurut Sani tidak bisa masuk hitungan.
“Miskin yang seperti apa, atau pemalas, kriminal, atau otaknya cuma mau makan saja. Misalnya program bagi-bagi makanan itu, saya tidak setuju kalau yang diberi makan orang seperti itu,” tandasnya. (*)