Penulis: Cika
Presisi.co - Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mengakui pentingnya penguatan struktur ekonomi untuk mendukung perekonomian daerah. Namun, perlu ada kejelasan mengenai strategi dan langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut.
"Informasi yang disampaikan dalam nota pengantar masih bersifat umum dan belum memberikan gambaran rinci mengenai langkah-langkah nyata yang akan diimplementasikan," kata Faizal Rachman, perwakilan Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengharapkan adanya penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai prioritas yang telah disusun secara bertahap.
"Penting untuk mengetahui bagaimana prioritas tersebut dihubungkan dengan sasaran, program, dan kegiatan antar organisasi perangkat daerah. Keterkaitan ini harus dijelaskan secara rinci agar implementasi anggaran dapat dilakukan dengan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik," jelas Faizal Rachman.
Terkait dengan pendapatan daerah, Fraksi PDI Perjuangan menginginkan analisis lebih mendalam terkait dengan sumber-sumber pendapatan tersebut.
"Fraksi PDI Perjuangan tetap meminta kepada Pemerintah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui diversifikasi ekonomi atau pengembangan sektor-sektor potensial lainnya," kata Faizal Rachman.
Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan Kutim terhadap Rancangan KUA-PPAS 2024 menunjukkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan memiliki sejumlah catatan terhadap rencana anggaran tersebut.
Catatan pertama adalah mengenai penguatan struktur ekonomi. Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kutim untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai strategi dan langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut.
Catatan kedua adalah mengenai prioritas anggaran. Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kutim untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai keterkaitan antara prioritas anggaran dengan sasaran, program, dan kegiatan antar organisasi perangkat daerah.
Catatan ketiga adalah mengenai pendapatan daerah. Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kutim untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait dengan sumber-sumber pendapatan daerah.
Catatan-catatan tersebut menunjukkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan Kutim ingin memastikan bahwa Rancangan KUA-PPAS 2024 dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
Pemerintah Kutim perlu mempertimbangkan catatan-catatan tersebut agar Rancangan KUA-PPAS 2024 dapat menjadi dokumen anggaran yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. (adv/dprdkutim)
