Penulis: Cika
Presisi.co - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk memprioritaskan mandatory spending dalam APBD 2024.
Hal ini disampaikan Faizal Rachman sebagai perwakilan fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024, Senin (17/7/2023).
Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang telah diatur dan tujuannya untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
Faizal mengatakan, fraksi PDIP mendukung alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.
Faizal juga mendukung alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Menurutnya, ketersediaan dana yang memadai untuk sektor kesehatan menjadi penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kutim.
Selain itu, fraksi PDIP juga mendukung penggunaan minimal 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk belanja infrastruktur daerah yang terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
Faizal juga mendukung alokasi dana Desa (ADD) sebesar minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurutnya, pemberian dana Desa yang memadai penting untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, serta meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar daerah.
