Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co – Dalam sorotan tajamnya terhadap kondisi kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Baharuddin Demmu, menyoroti persoalan serius yang tengah membelenggu sejumlah daerah. Menurut Demmu, hingga tahun 2023, nyatanya masih terdapat ratusan wilayah desa di Kaltim yang belum merasakan sinar listrik.
Tentu saja, situasi ini menjadi keprihatinan bagi pihak-pihak yang peduli akan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Demmu, keadaan ini menggarisbawahi bahwa proses pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim masih belum mencapai tahap yang memuaskan.
"Kami sebagai perwakilan rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara merasa penting untuk mengangkat kondisi masyarakat langsung. Salah satunya adalah kondisi masyarakat yang masih sangat memerlukan pasokan energi listrik. Sementara Kaltim sebagai wilayah penghasil telah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara," tutur Baharuddin Demmu saat berbicara dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, Senin (26/6/2023).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo, serta Sekretaris Dewan, Norhayati US, Baharuddin Demmu menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, masih ada 187 desa di Kaltim yang belum terhubung dengan sumber listrik.
Menurut data yang disampaikan oleh Demmu, dari dua desa yang belum mendapatkan aliran listrik tersebut, keduanya berada di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bahkan, dalam dua tahun terakhir, kawasan tersebut belum mendapatkan penyediaan listrik. Desa Salo Palai dan Desa Badak Makmur, yang berada dalam kondisi yang belum teraliri listrik, menjadi perhatian serius dalam masalah ini.
Dengan 236 kepala keluarga dan total populasi 642 jiwa, Desa Salo Palai adalah salah satu yang terdampak. Bahkan, menurut Baharuddin Demmu, hingga saat ini desa tersebut masih belum mendapatkan pasokan listrik yang layak.
"Di Desa Badak Hulu, kondisi lebih memprihatinkan lagi. Terutama di Badak Makmur, hanya dihuni oleh 60 hingga 200 jiwa, padahal wilayah tersebut cukup dekat dengan kantor kecamatan," ungkap Baharuddin Demmu.
Dalam konteks ini, Demmu menyerukan agar pemerintah segera berkoordinasi dengan pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk menjelaskan perencanaan kelistrikan di Kaltim. Menurutnya, adalah hal yang penting agar persoalan ini mendapatkan solusi yang memadai.
"Harapan kami adalah mendapatkan informasi mengenai persoalan listrik ini, serta jadwal dan rencana penyelesaiannya. Saya berharap pemerintah dan pihak PLN dapat bekerja sama agar 187 desa yang belum teraliri listrik di Kaltim ini segera mendapatkan penerangan," tegas Baharuddin Demmu.
Dalam rapat paripurna tersebut, pihak pemerintah memberikan tanggapan dan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.
Agenda rapat tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Provinsi Kaltim, M Syirajuddin, yang mewakili Gubernur Kaltim.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa tanggapan dan jawaban pemerintah ini akan menjadi referensi penting bagi Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam pembahasan lebih lanjut terkait Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud.
(*)
Penulis: Redaksi
