Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co - Kesabaran Wali Kota Samarinda Andi Harun benar-benar diuji oleh ketidakmampuan PT Pertamina Patra Niaga Samarinda yang hingga hari ini, dianggap belum mampu mengurai persoalan antrean truk yang memakan bahu jalan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Samarinda kembali bergulir.
Menurut Andi Harun, PT Pertamina Patra Niaga Samarinda adalah biang kerok antrean truk di SPBU yang beroperasi di dalam Kota Tepian. Terlebih, antrean juga disebabkan perbedaan harga antara solar subsidi dan non-subsidi serta skema pengaturan penyalurannya oleh PT Pertamina yang tidak rapi.
"Lurah saya hampir meninggal gara-gara menabrak kendaraan yang antre. Pertamina tidak bantu serupiah pun," kata Andi Harun di hadapan jajaran Pertamina Patra Niaga Samarinda dan awak media, Kamis, 21 April 2022.
Andi Harun melanjutkan, meski Pertamina telah menerapkan kartu kendali (fuel card) di SPBU-SPBU, namun faktanya di lapangan masih kerap terjadi antrean truk panjang. Menurutnya, penataan akan hal itu merupakan kewenangan PT Pertamina Patra Niaga Samarinda.
"Ada kartu, kita terima kasih. Sekarang masalahnya kenapa masih antrean? Kenapa tidak dilarang SPBU di dalam kota jual solar, kalau Pertamina tidak bisa mengatur. Kalau tak mampu mengatur lempar saja ke luar kota," imbuhnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu menyampaikan, ada beberapa opsi yang akan dirumuskan dalam Surat Edaran (SE) wali kota nantinya.
Di antaranya adalah jadwal antre truk solar subsidi hanya pukul 04.00 - 06.00 Wita, hingga penerapan kartu pengendali (fuel card) guna mencegah adanya pengetap bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi.
"Jadi pengawasannya melalui fuel card itu, karena terintegrasi dengan SPBU-SPBU lain. Jadi semisal masyarakat sudah beli di satu SPBU, tak bisa lagi membeli di SPBU lainnya, akan ketahuan," ungkapnya.
Adapun wacana memindahkan SPBU penyedia BBM solar subsidi ke daerah pinggiran kota, dijelaskan Manalu langkah tersebut dapat memengaruhi harga sembako menjadi naik.
"Jadi masih kami kaji lebih dalam. Kalau kita pindah lagi (SPBU) ke Tanah Merah, itu memengaruhi sembako. Misalnya harus beli ke Tanah Merah," urainya.
Sementara itu, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Samarinda, Muhammad Rizal, mengungkapkan, Pertamina berencana mengimplementasikan kartu kendali (fuel card) secara masif di SPBU-SPBU Samarinda.
"Kita sudah berjalan, tapi kita butuh payung hukum dari pemerintah daerah (pemda), karena kuota (solar subsidi) itu kan kuota pemerintah. Makanya butuh payung hukum jika ingin diterapkan secara rigid," ungkapnya.
Rizal membeberkan, kendaraan yang sudah melakukan registrasi kartu kendali (fuel card) di SPBU sebelumnya tercatat 7.500 lebih. Sekitar 78 persen dari jumlah tersebut adalah kendaraan roda enam ke atas.
"Itu nanti yang akan kita lihat implementasinya. Saya yakin akan mengurangi antrean," sebut Rizal.
"Kita bukan menutup mata atas masalah antrean hingga ada korban meninggal ini, kami bersedia sama-sama mencari solusi," pungkasnya. (*)
Editor: Yusuf
