Penulis: Pre02
Sangatta, Presisi.co - Berbicara tentang perkebunan berkelanjutan tentu bukan hal yang baru bagi Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Bahkan, program strategis untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) tersebut, masuk dalam bagian dari visi dan misi pemerintahan bupati dan wakil bupati, Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang untuk tahun 2021-2024.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutim, H Irawansyah saat membuka kick off proses konsultasi publik rencana perkebunan berkelanjutan Kutai Timur, yang digelar di Dinas Perkebunan Kabupaten Kutim pagi tadi, Jumat (5/11/2021).
"Konsep perkebunan berkelanjutan tersebut tertuang pada misi Kabupaten Kutim dipoin ke 2 yaitu mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian dan poin 5 yaitu mewujudkan sinergitas pengembangan wilayah dan integrasi pembangunan yang berwawasan lingkungan," jelasnya.
Lanjut dikatakan Irawansyah, Pemkab Kutim sedang dan telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengarusutamakan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam agenda pembangunan di Kutai Timur, dalam hal ini yaitu sektor perkebunan.
Terkait hal tersebut Sekda Kutim Irawansyah atas nama Pemkab Kutim yakin bahwa agenda keberlanjutan di Kutim secara menyeluruh juga harus didorong aktor-aktor terkait lainnya selain pemerintah, antara lain pihak swasta, masyarakat, lembaga keuangan dan mitra pembangunan yang bersama-sama mendorong terbentuknya ekosistem tata kelola sektor perkebunan berkelanjutan di Kutim.
"Kami (Pemkab Kutim) berpesan kepada perwakilan atau pimpinan grup perusahaan yang hadir agar terus meningkatkan koordinasi untuk mendukung agenda perkebunan berkelanjutan di Kutim," pintanya.
Dirinya yakin bahwa jika dilaksanakan bersama-sama pasti akan terintegrasi dengan baik. "Dengan mengimplementasikan pembangunan perkebunan berkelanjutan, secara langsung akan mendukung kebijakan nasional dan provinsi. Meningkatkan produksi perkebunan, meningkatkan ekonomi masyarakat, turut menjaga ekosistem dan lingkungan, serta berpeluang untuk meraih insentif publik dan non publik," paparnya.
Dikatakannya lagi bahwa proses monitoring evaluasi tidak kalah penting dan juga membutuhkan kolaburasi serta keterlibatan semua pihak. Sehingga semua dapat terus memperbaiki upaya perwujudan sebuah pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Kutim.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan secara Virtual tersebut juga turut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Kepala Disbun Provinsi Kaltim, perwakilan OPD di lingkup Pemkab Kutim, pimpinan GAPKI (Nasional, Kaltim dan Kutim), Pimpinan Perkebunan Besar Swasta (PBS), pimpinan mitra pembangunan, pimpinan lembaga keuangan dan lembaga pendidikan. (*)
Editor: Yusuf
