Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menyatakan dukungan penuhnya atas penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) yang sudah dua pekan berlangsung di Kota Tepian.
Meski diakuinya, presentasi vaksinasi di Samarinda masih di bawah rata-rata nasional, yakni 37,60 persen untuk dosis pertama dan sebanyak 18,2 persen di dosis kedua.
Deni menyatakan, alasan dirinya mendukung PTM bisa tetap dijalankan lantaran pembelajaran secara daring (dalam jaringan) yang hampir 2 tahun berjalan membuat proses belajar murid-murid tidak optimal. Utamanya adalah siswa-siswi yang masih duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar (SD).
Selain itu, alasan lain yaitu kebijakan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), bahwapenerapan PTM saat ini bergantung pada level PPKM. Bukan pada vaksinasi.
"Dengan catatan dilakukan secara terbatas. Artinya, jumlah maksimal 50 persen kapasitas dari rumbel yang ada," ucap Deni belum lama ini.
Ia menegaskan, bahwa terdapat perbedaan cukup jauh antara proses belajar secara tatap muka atau daring. Menurutnya, proses belajar secara daring membuat siswa-siswi mengalami ketertinggalan pelajaran.
Berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu, terpantau beberapa murid masih tak mengerti materi yang sebelumnya disampaikan oleh tenaga pendidik secara daring.
"Barangkali tidak mengerti secara menyeluruh. Artinya, kami waktu melaksanakan sidak saat PTM dilaksanakan itu, masih banyak sekali anak-anak yang belum paham tentang apa yang diajarkan saat via daring," urai Deni.
"Kami sangat mendukung (PTM), karena sudah hampir 2 tahun tidak sekolah tatap muka. Otomatis ketertinggalan pelajaran bagi murid terjadi," sambungnya.
Deni menambahkan, jika 54 sekolah yang tengah dibuka secara bertahap dan terus dievaluasi Pemkot Samarinda itu berjalan baik, maka pihaknya bakal merekomondasikan sekolah-sekolah lainnya untuk turut dibuka.
"Tetap prokes dijaga, pelaksanaan ada pembatasan. Kemudian anak yang sakit dianjurkan untuk tidak usah masuk," katanya.
Terakhir, Deni meminta kepada Dinas Pendidikan Samarinda agar Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) bisa terintegrasi dengan Puskesmas yang ada. Sebagai langkah antisipasi semisal terjadi hal yang tak diinginkan.
"Kami minta Disdik terintegrasi dengan Puskesmas," imbuhnya. (Adv/*)
Editor: Yusuf
