Travel Bubble dan Upaya Pemerintah Indonesia Membangkitkan Sektor Pariwisata
Penulis: Redaksi Presisi
Senin, 30 November 2020 | 970 views
Presisi.co - Kebijakan travel bubble yang diterapkan sejumlah negara menjadi secercah harapan bagi sejumlah pihak yang harus bepergian. Salah satunya adalah pengusaha yang menggantungkan relasi mereka dengan klien atau kolega di negara-negara lain. Meski menjanjikan, penerapan travel bubble membutuhkan pengawasan ketat dari berbagai pihak.
Travel bubble untuk mendukung sektor pariwisata
Nunung Rusmiati selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) mengatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah telah berupaya keras mencari solusi agar sektor pariwisata tak mengalami kelumpuhan total di masa pandemi. Dalam hal ini, mereka pun memilih Malaysia sebagai ‘rekan’ untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Kemudian, untuk mendukung travel bubble, Nunung mengungkapkan bila para anggota Asita yang tersebar di seluruh provinsi perlu mempromosikan sektor pariwisata kepada turis. Langkah tersebut pun merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah yang memfokuskan promosi terhadap lima destinasi wisata yang sudah diprioritaskan.
Pelaku usaha di bidang pariwisata pun diminta melakukan langkah serupa ke negara-negara tetangga selain Malaysia. Misalnya, turis dari Amerika Serikat yang mampir ke Malaysia bisa diajak datang ke Indonesia untuk kembali meramaikan pariwisata.
Berbagai langkah untuk menciptakan perminataan
Pada Desember mendatang, Nunung menjelaskan bahwa para pelaku usaha yang mengelola perjalanan wisata dapat membahas upaya-upaya untuk mempertahankan industri pariwisata bersama pemerintah. Beberapa langkah yang akan diaplikasikan adalah promosi wisata dengan harga murah tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan.
Lalu, Maulana Yusran selaku Sekretaris Jendral Perhimpunan dan Restoran Indonesia mengatakan upaya-upaya membangkitkan sektor pariwisata, termasuk travel bubble, akan berjalan sukses apabila pemerintah mampu meyakinkan masyarakat bila wabah Covid-19 sudah ditangani secara efektif. Penghentian PSBB dan pencabutan larangan pun dapat membantu kelancaran lalu lintas publik.
Selanjutnya, pemerintah juga harus mengantisipasi kabar bohong atau hoaks yang berhubungan dengan destinasi wisata tertentu. Stimulus sah dan efektif sesuai kebutuhan bisnis serta penerapan belanja negara secara berkelanjutan pun diharapkan menunjang proses ini. Jika semua pihak yang terlibat dapat saling membantu, sektor pariwisata Indonesia akan cepat pulih.