search

Advetorial

DPRD KukarDisdikbud Kukar

Komisi IV DPRD Kukar RDP dengan Disdikbud, Bahas Serapan Anggaran Rendah

Penulis: Rian
Kamis, 17 September 2020 | 604 views
Komisi IV DPRD Kukar RDP dengan Disdikbud, Bahas Serapan Anggaran Rendah
Suasana RDP antara Komisi IV DPRD Kukar dengan Disdikbud selaku mitra kerja, Selasa (15/9) sore.

Kukar, Presisi.co - Komisi IV DPRD Kukar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar. Pertemuan yang digelar pada Selasa (15/9) ini, membahas persoalan realisasi anggaran Disdikbud yang masih rendah, padahal sudah masuk di penghujung triwulan III tahun 2020.

"Serapan anggaran Disdikbud masih rendah hanya tembus 32 persen, ini menjadi catatan tersendiri bagi Komisi IV sebagai mitra kerja Disdikbud," ucap Ketua Komisi IV DPRD Kukar Baharuddin, saat memimpin RDP.

Politisi PDI Perjuangan Kukar ini menambahkan, belum lagi pengerjaan proyek sekolah membutuhkan waktu yang cukup lama. Diakui Baharuddin, dirinya sering dikeluhkan masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan perbaikan sekolah yang menjadi usulan masyarakat dimulai.

"Kalau sudah dapat jawaban pasti dari Disdikbud, enak juga kami menjelas ke masyarakat, " jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV lainnya, Kamaru Zamman yang juga hadir di RDP tersebut menambahkan, ada beberapa usulan perbaikan sekolah yang ada di Muara Kaman. Wakil rakyat dari Dapil tersebu turut mengaku sering ditanyakan oleh masyarakat, lantaran usulan pembangunan dan perbaikan sekolah yang disampaikan belum juga terealisasi.

"Ada sekolah di Muara Kaman, seperti SDN 023 itu sudah rusak parah, itu sudah saya perjuangkan dianggaran, tapi kok belum mulai juga, " katanya.

Sementara itu, yang mewakili Disdikbud Kukar Kabid Pendidikan Dasar(Dikdas) Tulus Sutopo menjawab, lambatnya progres kegiatan baik bangun dan rehab dibeberapa sekolahan, karena pandemik covid-19 yang masih terjadi hingga saat ini.

"Kalau untuk kegiatan yang penunjukan langsung(PL) sudah ada yang mulai. Sedangkan untuk proyek yang besar, sudah ada yang masuk tahap lelang di Unit Layanan Pengadaan(ULP)," ujarnya

Selain itu, minimnya serapan anggaran, disebut Tulus disebabkan oleh rasionalisasi anggaran yang tak terhindari. Bahkan lanjutnya, berdasarkan laporan dari Panitia Pelaksana Kegiatan(PPK) dan bendahara realisasi anggaran sudah tembus 44 persen.

"Untung saja kegiatan proyek PL sudah berjalan saja tanpa kendala. Sehingga realisasi anggaran Disdikbud tembus hampir 50 persen," pungkasnya. (Advetorial/Rian)