search

Daerah

Jaringan GasSambutanSamarinda Ilirsamarinda

Warga Sambutan dan Samarinda Ilir Kecipratan Proyek Jaringan Gas dari Pemerintah Pusat

Penulis: Putri
Selasa, 09 Juni 2020 | 1.503 views
Warga Sambutan dan Samarinda Ilir Kecipratan Proyek Jaringan Gas dari Pemerintah Pusat
Petugas saat memasang jaringan gas rumah tangga. (Foto : Kementerian ESDM)

Samarinda, Presisi.co - Sejak tahun 2019 lalu, warga Samarinda sudah mulai merasakan program jaringan gas (jargas) gratis dari Pemerintah Pusat. Total jaringan gas ini, menyasar ke 4.500 sambungan rumah (SR) yang tersebar di Kecamatan Sambutan. 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto saat peresmian menyebut bahwa program Jarga ini jadi prioritas Pemerintah Pusat, utamanya bagi peningkatan ekonomi masyarakat kecil.

Itu dikatakan Djoko dihadapan Walikota Samarinda Syaharie Jaang yang saat peresmian lalu, turut mendampingi. Djoko menyebut, pemerintah berkomitmen mendorong percepatan program jargas melalui APBN.

Di tahun 2020 ini, Samarinda kembali mendapat kuota 5.500 sambungan rumah (SR) yang tersebar di dua kecamatan. Yakni Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Samarinda Ilir. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Perekonomian Sekkot Samarinda, Ibrohim.

"Lokasi 5.500 SR merupakan lanjutan di Kelurahan Makroman. Kemudian di Kelurahan Sungai Kapih, Sambutan, Selili dan Sungai Dama dan Kecamatan Samarinda Ilir," ucap Ibrohim, saat dikonfirmasi melalui telepon.

Dijelaskan Ibrohim, untuk tahapan jargas 5.500 sambungan rumah (SR) tersebut. Pusat meminta kepada daerah membantu menyelesaikan perizinan, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) serta rekomendasi yang lainnya.

"Tadi itu yang kami rapatkan dengan melibatkan instansi terkait membahas persiapan UKL-UPL. Seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sehingga progres pengerjaan jatah kouta 5.500 ini segera terlaksana," jelasnya.

Lanjutnya, untuk pengurusan UKL-UPL, Pemkot berupaya mengusulkan di APBD Perubahan, karena untuk urusan tersebut dibebankan ke daerah masing-masing oleh Pemerintah Pusat.

"Kami upayakan di anggaran perubahan. Untuk total anggarannya, kami belum tahu dan masih dikoordinasikan," tutup Ibrohim.

Editor : Oktavianus