Penulis: olx
Kukar, Presisi.co - Indonesia menjadi salah satu negara dari 21 negara yang ditangguhkan kedatangan warga negaranya, ke Arab Saudi. Hal ini berdasarkan maklumat yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi beberapa waktu lalu.
Penangguhan ini terkait adanya potensi penyebaran virus corona yang mulai mewabah di beberapa negara. Dan Indonesia termasuk negara yang memiliki potensi, lantaran dikelilingi beberapa negara yang sudah mengkonfirmasi warga negaranya terpapar virus corona. Seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan beberapa lagi.
Hal ini menyebabkan keberangkatan jemaah umroh dari Indonesia terganggu, khususnya dari Kukar. Kemenag Kukar melalui Kasi Pemberangkatan Haji dan Umrah (PHU) mengatakan jika tidak mengetahui secara detail berapa jemaah asal Kukar yang melaksanakan ibadah umrah. Kemenag Kukar hanya membantu jemaah umrah dalam hal pengeluaran rekomendasi pembuatan paspor.
Ditambah, sebagian dari jemaah umrah Kukar memiliki paspor sebelumnya. Sehingga untuk mengetahui jumlah pastinya, dirinya menyarankan untuk mendatangi travel-travel yang biasanya menyediakan jasa layanan perjalanan umrah.
"Kalau jumlah pastinya kami tidak bisa mendeteksi secara detail," kata Saifullah beberapa waktu lalu.
Namun ketika ditanya jumlah jemaah yang meminta rekomendasi pengurusan paspor. Saifullah menyebut dalam rentang waktu Januari - Maret 2020. Ada sebanyak 150 jemaah. 85 jemaah diantaranya telah berangkat menjalani ibadah umrah.
Namun ke 85 jemaah tersebut harus mengalami kendala. Dikarenakan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi, dan harus terhenti di Jakarta. Saifullah juga menyebut ada juga 15 jemaah umrah yang melalui perjalanan transit di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Terpaksa dikembalikan ke Jakarta. Lantaran tidak dapat ijin masuk ke Arab Saudi.
"Total 15 jemaah, sembilan diantaranya berasal dari Kukar," lanjut Saifullah.
Kemenag Kukar saat ini hanya bisa memberi masukan kepada jemaah umrah yang tidak dapat melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Untuk bisa berkomunikasi dengan travel yang bersangkutan. Apa langkah selanjutnya untuk menyikapi permasalahan ini.
"Kami tidak bisa berbuat banyak, ini sudah otoritas Kerajaan Arab Saudi," tutup Saifullah.
