search

Advetorial

Pemkab KukarPengelolaan Air BersihBupati KukarAulia Rahman BasriKukar Idaman Terbaik

Lewat Program Permukiman Idaman Terbaik, Pemkab Kukar Tunjukkan Komitmen Pengelolaan Air Bersih

Penulis: Umar Daud Muhammad
Jumat, 30 Oktober 2026 | 279 views
Lewat Program Permukiman Idaman Terbaik, Pemkab Kukar Tunjukkan Komitmen Pengelolaan Air Bersih
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Presisi.co/Daud)

Tenggarong, Presisi.co - Pemerataan akses air bersih masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Berbagai upaya dilakukan agar masyarakat, termasuk yang bermukim di kawasan pesisir dan wilayah terpencil, bisa mendapatkan layanan air bersih meski belum terjangkau jaringan perpipaan.

Melalui Program Permukiman Idaman Terbaik, Pemkab Kukar tidak hanya mendorong penambahan infrastruktur penyediaan air bersih, tetapi juga memperkuat sistem pengelolaannya agar fasilitas yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menjelaskan, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dilakukan melalui sejumlah pendekatan. Sebab, kondisi geografis Kukar membuat pembangunan jaringan perpipaan belum memungkinkan menjangkau seluruh permukiman.

Pemerintah daerah pun menerapkan tiga skema dalam memperluas pelayanan, yakni mengoptimalkan peran Perumda Tirta Mahakam Tenggarong, memberikan dukungan melalui program pemerintah, serta membangun keterlibatan masyarakat dalam penyediaan air bersih.

“Tidak bisa hanya mengandalkan satu pola pelayanan. Ada wilayah yang bisa dilayani melalui jaringan Perumda, sementara daerah lainnya membutuhkan dukungan pemerintah dan pengelolaan berbasis masyarakat,” ungkap Aulia, Rabu 28 Oktober 2026.

Ia mengungkapkan, cakupan pelayanan air bersih di Kukar saat ini masih berada di kisaran 60 persen. Artinya, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan alternatif pelayanan di luar jaringan distribusi Perumda Tirta Mahakam.

Salah satu pendekatan yang terus didorong adalah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Melalui pola tersebut, masyarakat memiliki peran dalam mengelola fasilitas air bersih yang dibangun di lingkungan mereka.

Selain persoalan jangkauan pelayanan, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan tingginya angka kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) yang tercatat mencapai 48 persen. Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memperbaiki pengelolaan distribusi air.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Aidil menyebut pembangunan sarana air bersih harus diikuti kesiapan sumber daya manusia yang bertanggung jawab mengoperasikan fasilitas tersebut.

Menurutnya, keberadaan infrastruktur saja tidak cukup apabila pengelolanya belum memahami prosedur perawatan maupun pengolahan air. Karena itu, Disperkim akan menggandeng Perumda Tirta Mahakam untuk memberikan pembekalan teknis kepada masyarakat.

“Yang ingin kita pastikan bukan hanya fasilitasnya tersedia, tetapi masyarakat juga mampu menjalankan dan merawatnya. Pengelola perlu memahami proses pengolahan air, termasuk penggunaan bahan kimia sesuai ketentuan supaya kualitas air yang disalurkan tetap terjaga,” jelas Aidil.

Ia memaparkan, sejak 2020 pemerintah daerah telah membangun sekitar 50 titik fasilitas penyediaan air bersih. Pengembangan dan peningkatan sarana tersebut masih berlanjut pada 2026, di antaranya menyasar Kecamatan Samboja, Muara Jawa, dan Anggana.

Tantangan lebih besar ditemukan di kawasan pesisir. Keterbatasan sumber air serta mahalnya biaya distribusi membuat pemerintah perlu menyesuaikan pola pelayanan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Aidil mencontohkan kawasan Sepatin yang memanfaatkan reservoir sebagai tempat penampungan sebelum air didistribusikan kepada masyarakat. Fasilitas tersebut akan kembali diuji untuk memastikan kelayakan operasionalnya, termasuk memeriksa kondisi jaringan pipa yang menghubungkan penampungan dengan rumah warga.

Alternatif lainnya, kebutuhan air dapat dipenuhi melalui pembelian dari BUMDes setempat. Air yang diperoleh kemudian ditampung terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Namun, skema tersebut membutuhkan perhitungan operasional yang matang. Penetapan tarif pelayanan, menurut Aidil, harus melibatkan pemerintah desa dan masyarakat agar biaya distribusi maupun pemeliharaan fasilitas dapat terpenuhi tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi warga.

Dengan demikian, perluasan akses air bersih di Kukar tidak hanya bertumpu pada pembangunan sarana baru. Penguatan kapasitas pengelola, perbaikan distribusi, serta kerja sama antara pemerintah daerah, Perumda, pemerintah desa dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan dapat terus berjalan.

Pemkab Kukar berharap langkah tersebut mampu mempercepat pemerataan layanan air bersih, terutama bagi masyarakat di kawasan pesisir dan permukiman yang hingga kini belum tersambung dengan jaringan perpipaan.