Penulis: Rofi
PASER, Presisi.co – Kabupaten Paser menjadi salah satu dari tiga daerah di Kalimantan Timur yang menjalani Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PPE) tahun 2024–2025 oleh pemerintah pusat.
"Kegiatan verifikasi tersebut telah dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Sadurengas, Selasa kemarin (27/10), " Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Paser, Amir Faisol, di Tanah Grogot, Kamis (29/10/2026)
Amir mengatakan evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk mengukur komitmen dan capaian pemerintah daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG).
“Terpilihnya Kabupaten Paser sebagai salah satu dari tiga daerah di Kalimantan Timur yang menjalani evaluasi ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan capaian yang telah dilakukan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu ditingkatkan,” ujar Amir Faisol.
Dari total 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Paser menjadi salah satu daerah yang mendapatkan evaluasi langsung dari pemerintah pusat. Penunjukan tersebut sejalan dengan perkembangan positif dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di daerah.
Proses verifikasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser mengikuti kegiatan tersebut, baik secara langsung maupun melalui sambungan daring.
Partisipasi juga melibatkan unsur pemerintah kecamatan dan desa, puskesmas, lembaga sosial masyarakat, organisasi perempuan, serta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Paser.
Menurut Amir, keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender, mulai dari dukungan kebijakan hingga implementasi program di masing-masing sektor.
“Melalui verifikasi ini, kami berharap pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Paser dapat dievaluasi secara menyeluruh. Hasilnya akan menjadi bahan perbaikan agar program pemberdayaan perempuan dan pembangunan yang responsif gender dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG secara berkelanjutan.
Dengan demikian, upaya mewujudkan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan serta kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dapat semakin diperkuat di Kabupaten Paser. (adv)
