Penulis: Opini
PRESISI.CO - Pendidikan dasar menjadi fondasi bagi kemampuan membaca, menulis, berhitung, berpikir kritis, dan pembentukan karakter. Pada jenjang SD, guru bukan hanya menyampaikan materi, melainkan juga membimbing perkembangan peserta didik dan membangun kebiasaan belajar. Karena itu, setiap sekolah membutuhkan tenaga pendidik yang memadai dan kompeten.
Persoalan guru di Indonesia tidak hanya menyangkut jumlah tenaga pendidik, tetapi juga lokasi penempatannya. Sebagian sekolah menghadapi kekurangan guru, sedangkan sekolah lain dapat memiliki jumlah guru yang lebih besar dibandingkan kebutuhan yang dihitung. Kondisi ini menjadikan ketimpangan distribusi sebagai persoalan tata kelola pendidikan, bukan sekadar persoalan perekrutan.
Rencana Strategis Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 mencatat bahwa hingga 2024 terdapat kekurangan guru SD sebanyak 161.659 orang. Angka ini terdiri atas 122.897 orang pada sekolah negeri dan 38.762 orang pada sekolah swasta. Pada saat yang sama, tercatat kelebihan guru secara agregat sebanyak 66.217 orang, terdiri atas 58.504 orang pada sekolah negeri dan 7.713 orang pada sekolah swasta (Kemendikdasmen, 2025).
Angka tersebut menunjukkan bahwa kekurangan dan kelebihan guru dapat terjadi secara bersamaan. Sekolah tertentu mungkin kekurangan guru untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, sementara sekolah lain memiliki tenaga pendidik lebih banyak dibandingkan kebutuhan berdasarkan perhitungan pemerintah. Karena itu, angka nasional tidak dapat menjelaskan secara langsung kondisi setiap sekolah.
Kelebihan guru pada suatu sekolah tidak otomatis berarti guru tersebut dapat langsung dipindahkan ke sekolah yang kekurangan. Redistribusi harus mempertimbangkan kompetensi, status kepegawaian, kebutuhan sekolah asal, lokasi, dan peraturan yang berlaku. Perhitungan kebutuhan juga perlu memperhitungkan jumlah rombongan belajar, beban mengajar, serta guru yang akan pensiun atau berpindah tugas.
Neraca Pendidikan Daerah Kemendikdasmen menggunakan Indeks Pemerataan Guru (IPG) untuk menggambarkan tingkat ketidakmerataan pendidik pada jenjang dan wilayah tertentu. Dalam ringkasan nasional NPD 2025, IPG SD tercatat sebesar 0,55 dan dikategorikan masih kurang merata. Angka 0,55 merupakan indeks, bukan persentase sekolah yang telah merata.
Menurut penulis, kebijakan pemerataan guru SD tidak seharusnya hanya berfokus pada penambahan jumlah tenaga pendidik, tetapi juga harus menekankan ketepatan penempatan sesuai kebutuhan setiap sekolah. Penulis berpandangan bahwa pemetaan kebutuhan guru secara akurat, pengadaan tenaga pendidik yang terencana, serta dukungan khusus bagi sekolah yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan guru merupakan langkah penting untuk mengatasi ketimpangan distribusi. Tanpa perencanaan yang terintegrasi, penambahan guru berisiko tidak menyelesaikan persoalan pemerataan secara menyeluruh. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pendidikan perlu diukur dari sejauh mana setiap sekolah memperoleh guru yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
Untuk melihat bagaimana pemerataan guru SD berlangsung di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ajaran 2025/2026 dapat menjadi salah satu rujukan. Data tersebut menunjukkan jumlah sekolah, guru, dan murid di setiap provinsi, sehingga dapat terlihat perbedaan kondisi pendidikan dasar antardaerah. Perbandingan ini juga membantu menggambarkan apakah jumlah guru sejalan dengan banyaknya peserta didik yang harus dilayani. Berikut disajikan data dari beberapa provinsi sebagai gambaran kondisi nasional, termasuk Kalimantan Timur.
Jumlah guru yang lebih besar tidak otomatis menunjukkan distribusi lebih merata. Sumatera Utara, misalnya, memiliki lebih banyak guru daripada Kalimantan Timur, tetapi jumlah sekolah dan muridnya juga lebih besar. Oleh sebab itu, jumlah absolut perlu dibaca bersama jumlah peserta didik, sekolah, rombongan belajar, dan kebutuhan tenaga pendidik.
Rasio murid per guru dapat menjadi indikator awal untuk perbandingan. Namun, rasio provinsi dapat menyembunyikan ketimpangan di dalam wilayah. Sebuah provinsi mungkin memiliki rasio rata-rata yang terlihat memadai, tetapi tetap mempunyai sekolah dengan kekurangan guru. Sebaliknya, wilayah dengan rasio rendah belum tentu memiliki guru berlebih jika sekolah-sekolahnya tersebar jauh dan membutuhkan tenaga pendidik di setiap lokasi.
Kalimantan Timur memiliki kawasan perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan, pusat pertumbuhan kabupaten, serta wilayah dengan tantangan akses dan permukiman yang tersebar. Perbedaan karakteristik ini membuat kebutuhan pendidikan tidak selalu sama antardaerah. Data BPS tahun ajaran 2025/2026 mencatat 1.955 sekolah SD, 27.597 guru, dan 425.573 murid di provinsi ini.
Tabel berikut menunjukkan distribusi sekolah, guru, dan murid di seluruh 10 kabupaten/kota. Data bersumber dari Dapodik semester ganjil yang dilaporkan hingga 30 November 2025.
Kutai Kartanegara memiliki jumlah sekolah, guru, dan murid terbesar di antara kabupaten/kota dalam tabel, yakni 490 sekolah, 5.770 guru, dan 85.159 murid. Kota Samarinda memiliki 81.327 murid dengan 4.611 guru, sedangkan Balikpapan memiliki 69.019 murid dengan 3.336 guru. Mahakam Ulu mencatat 38 sekolah, 481 guru, dan 4.142 murid.
Perbedaan angka tersebut menggambarkan skala layanan pendidikan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan kecukupan guru. Untuk itu, jumlah guru perlu dibandingkan dengan jumlah murid dan kebutuhan pada masing-masing sekolah.
Rasio murid per guru dihitung dengan membagi jumlah murid dengan jumlah guru pada wilayah yang sama. Perhitungan ini memberi gambaran kasar mengenai jumlah murid yang dilayani oleh setiap guru secara agregat. Rasio bukan ukuran jumlah murid per kelas dan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa sekolah telah memenuhi atau belum memenuhi kebutuhan guru.
Kota Balikpapan memiliki rasio agregat tertinggi, sekitar 20,7 murid per guru, disusul Samarinda sekitar 17,6 dan Bontang sekitar 17,5. Sementara itu, Mahakam Ulu dan Kutai Barat memiliki rasio lebih rendah, masing-masing sekitar 8,6 dan 8,9.
Perbedaan ini patut menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut. Rasio tinggi dapat menunjukkan perlunya meneliti beban layanan dan kebutuhan guru di sekolah tertentu, sedangkan rasio rendah dapat berkaitan dengan ukuran sekolah, sebaran permukiman, atau kebutuhan mempertahankan guru di lokasi yang berjauhan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa Balikpapan pasti kekurangan guru atau Mahakam Ulu pasti kelebihan guru hanya dari rasio agregat.
Analisis lanjutan perlu mencakup jumlah rombongan belajar, guru aktif, kebutuhan ideal, status kepegawaian, lokasi sekolah, dan tugas yang harus dipenuhi. Data tersebut membantu pemerintah membedakan masalah jumlah guru dari masalah distribusi di antara sekolah.
Ketimpangan distribusi guru dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, kondisi geografis dan persebaran penduduk memengaruhi akses menuju sekolah, biaya transportasi, dan kemudahan memperoleh layanan publik. Di wilayah dengan permukiman tersebar, sekolah dapat berada jauh satu sama lain sehingga penempatan tenaga pendidik membutuhkan perencanaan khusus.
Kedua, kebutuhan guru tidak hanya ditentukan oleh jumlah murid. Jumlah rombongan belajar, pengaturan pembelajaran, beban kerja, serta ketentuan pemenuhan tenaga pendidik juga perlu diperhitungkan. Dua sekolah dengan jumlah murid yang sama belum tentu membutuhkan jumlah guru yang sama.
Ketiga, perencanaan pengadaan, pengangkatan, redistribusi, dan penggantian guru yang pensiun harus menggunakan data mutakhir. Jika kebijakan tidak memperhitungkan perubahan jumlah murid dan tenaga pendidik, kekurangan dapat muncul kembali setelah perekrutan dilakukan.
Keempat, kepastian status pekerjaan, kesempatan pengembangan karier, akses transportasi, fasilitas tempat tinggal, dan layanan kesehatan dapat memengaruhi keberlanjutan penugasan guru. Daerah dengan tantangan akses lebih berat membutuhkan dukungan yang sesuai agar penempatan dapat dipertahankan.
Sekolah yang kekurangan guru berpotensi menghadapi beban kerja lebih tinggi bagi tenaga pendidik yang tersedia. Waktu untuk merencanakan pembelajaran, memberikan umpan balik, dan mendampingi peserta didik dapat menjadi terbatas. Kekosongan guru juga dapat mengganggu kesinambungan pembelajaran ketika sekolah kesulitan memperoleh pengganti.
Ketimpangan berpotensi memengaruhi kesempatan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang memadai. Namun, mutu pendidikan tidak ditentukan oleh jumlah guru saja. Kompetensi guru, kepemimpinan sekolah, sarana prasarana, dukungan keluarga, dan lingkungan belajar juga berperan. Karena itu, analisis distribusi perlu dilengkapi dengan data capaian belajar dan kondisi sekolah.
Menurut penulis, Persoalan distribusi guru SD di Indonesia perlu dilihat bukan semata-mata sebagai kekurangan tenaga pendidik, melainkan sebagai persoalan ketepatan penempatan. Penambahan guru memang penting, tetapi kebijakan tersebut tidak akan menyelesaikan ketimpangan apabila tidak disertai pemetaan kebutuhan sampai tingkat sekolah. Dalam konteks Kalimantan Timur, perbedaan rasio murid per guru antarkabupaten/kota menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kebutuhan setiap sekolah, bukan dasar untuk langsung menyimpulkan wilayah mana yang kelebihan atau kekurangan guru.
Penulis
Sukriadi
Mahasiswa S-3 Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya.
Referensi
Badan Pusat Statistik. (2026). Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Pendidik, serta Peserta Didik SD menurut Provinsi, 2025/2026. https://www.bps.go.id/
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2026). Jumlah Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Pendidik, serta Peserta Didik SD menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2025/2026. https://kaltim.bps.go.id/
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029. https://jdih.kemendikdasmen.go.id/
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Neraca Pendidikan Daerah 2025. https://npd.kemendikdasmen.go.id/
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Indeks Pemerataan Guru 2025. https://data.kemendikdasmen.go.id/dataset/p/prioritas-data/indeks-pemerataan-guru-2025
