Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melantik dan mengambil sumpah/janji 329 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Prosesi berlangsung di GOR Segiri, Jalan Kesuma Bangsa, Senin 29 September 2025.
Pelantikan ini mencakup tujuh pejabat hasil seleksi terbuka dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 230 ASN dalam jabatan administrator dan pengawas, tujuh ASN dalam jabatan fungsional, tujuh ASN dengan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas, serta pengukuhan 78 Kepala Sekolah.
Adapun tujuh pejabat yang dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yakni:
1. Neneng Chamelia Shanti – Inspektur Kota Samarinda
2. Cahya Ernawan – Kepala Badan Pendapatan Daerah
3. Fiona Citrayani – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
4. Yosua Laden – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. drg. Deasy Evriyani – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Mochammad Arif Surochman – Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Hj. Yuyum Puspitaningrum – Kepala Dinas Tenaga Kerja
Seluruh proses pelantikan dan mutasi ini telah mendapatkan rekomendasi serta persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri.
Pada kesempatan tersebut, Andi Harun menekankan pentingnya tanggungjawab pejabat publik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“tanggung jawab kita sebagai pejabat publik adalah pelayanan publik. Kita harus bahu-membahu membenahi sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, layanan administrasi, perizinan, dan sektor lain yang masih lemah,” ucapnya.
Ia juga menegaskan integritas sebagai modal utama seorang ASN untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal.
“Integritas itu penting. Kita sudah cukup banyak institusi seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan yang memberi atensi kuat agar menjauhi praktik KKN dan bersikap anti-korupsi,” tegasnya.
Selain itu, profesionalisme juga ditekankan Wali Kota Samarinda. Menurutnya, ASN harus menjadi orang yang tepat di posisi yang tepat serta memiliki keahlian yang diimplementasikan melalui inovasi dan teknologi.
“Butuh orang-orang yang memahami bidang masing-masing dan mengaplikasikan keahliannya dalam pelayanan publik. Semua jalan terbuka untuk belajar, berinovasi, bahkan mereplikasi inovasi daerah lain,” tambahnya.
Andi Harun menegaskan bahwa seluruh pejabat yang baru dilantik akan dievaluasi satu tahun ke depan untuk melihat sejauh mana kehadiran mereka memberi dampak nyata, khususnya pada pelayanan publik.
"Apakah kehadiran mereka di institusinya telah berdampak? Berdampak pada individu maupun organisasi. Lebih-lebih berdampak pada pelayanan publik," tuturnya. (*)
Editor: Redaksi
