search

Advetorial

DPRD KaltimMuhammad Samsun

DPRD Kaltim Minta Guru Diberi Ruang Lebih untuk Mendidik, Bukan Urusan Administratif

Penulis: Redaksi Presisi
Minggu, 30 April 2023 | 213 views
DPRD Kaltim Minta Guru Diberi Ruang Lebih untuk Mendidik, Bukan Urusan Administratif
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (Istimewa)

Samarinda, Presisi.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun, menyoroti perlunya memberikan ruang lebih kepada para guru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Menurutnya, guru seharusnya tidak lagi dibebani dengan urusan administratif yang terlalu banyak, terutama yang terkait dengan tuntutan kurikulum.

"Dalam era merdeka belajar saat ini, kami melihat bahwa guru seringkali harus menghadapi beban administratif yang berlebihan, sehingga kebebasan dalam merdeka belajar sebenarnya terbatas oleh tugas-tugas administratif," ujar Samsun.

Ia menegaskan bahwa banyaknya tugas administratif yang harus dipenuhi oleh guru dapat mengurangi efektivitas proses mengajar, karena seharusnya waktu mereka lebih difokuskan pada mendidik siswa.

Samsun juga menyatakan bahwa seharusnya tugas administratif dapat ditangani oleh bagian administrasi yang spesifik, sehingga guru dapat lebih fokus dalam mengajar di kelas.

"Meskipun ada kewajiban administratif, tetapi seharusnya tugas seperti itu dapat didistribusikan kepada bagian-bagian lain yang dapat menanganinya secara efisien, sehingga guru dapat lebih fokus dalam tugas utama mereka, yaitu mengajar," katanya.

Ia mengakui bahwa banyak guru yang merasa terbebani dengan tugas administratif sehingga mereka terkadang harus membawanya pulang ke rumah. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar tugas administratif dapat dikelola oleh pihak lain yang memiliki keahlian khusus dalam hal administrasi.

Selain itu, dalam menghadapi momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Samsun menekankan pentingnya membangun semangat untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.

Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan secara bertahap, termasuk perubahan pola pendidikan di Kalimantan Timur. Program pendidikan lokal harus dipercepat, terutama dalam menghadapi status Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN), sehingga SDM daerah dapat bersaing dengan SDM dari daerah lain, termasuk Jawa dan daerah lain di luar Kalimantan.

"Kita harus bersaing tidak hanya di level nasional, tetapi juga di tingkat internasional," tutupnya. (*)

Penulis: Redaksi